Tahun 2026 Pemerintah Melalui Mensos Alokasikan Bansos 1 Triliun untuk Warga Terdampak Bencana Aceh-Sumatera
astakom.com, Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menerima audiensi Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah di kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia, kemarin (20/5/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Bupati Aceh Barat Tarmizy, Kepala Dinas Sosial Aceh Budi Afrizal, Sekretaris Daerah Aceh Barat Gurdie, serta Plt Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Masriani Mansyur.
Dalam pertemuan itu, Gus Ipul memastikan pemerintah terus melanjutkan penyaluran bantuan sosial reguler sesuai arahan Presiden melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Saat ini, proses penyaluran bansos triwulan kedua masih berlangsung di berbagai wilayah.
“Alhamdulillah semuanya berjalan. Sekarang sedang berproses untuk bantuan sosial PKH dan bantuan pangan non-tunai triwulan kedua,” ujar Gus Ipul, dikutip dari laman Kemensos.
Selain bansos reguler, Kemensos juga mempercepat penyaluran bantuan pascabencana melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang dibentuk pemerintah pusat bersama Kementerian Dalam Negeri.
Bantuan yang diberikan meliputi santunan kematian bagi keluarga korban, bantuan luka berat sebesar Rp5 juta, bantuan stimulan sosial ekonomi, bantuan isi rumah, hingga jaminan hidup selama tiga bulan bagi masyarakat terdampak.
Tahap pertama Rp1 triliun
Gus Ipul mengungkapkan tahap pertama bantuan pascabencana telah tersalurkan hampir Rp1 triliun. Penyaluran lanjutan dengan nilai lebih dari Rp1 triliun akan kembali dilakukan dalam waktu dekat untuk sejumlah daerah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Tahap pertama sudah kami salurkan hampir Rp1 triliun. Minggu depan insyaAllah akan kembali disalurkan berdasarkan data yang telah terverifikasi,” kata Gus Ipul.
Ia menegaskan seluruh proses penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap berdasarkan usulan pemerintah daerah dan diverifikasi akhir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) agar tepat sasaran.
Perluasan cakupan penerima
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Aceh juga mengusulkan perluasan cakupan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) bagi masyarakat terdampak bencana.
Fadhlullah menyampaikan bahwa bencana yang melanda sejumlah wilayah Aceh berdampak besar terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Banyak warga yang sebelumnya berada di kategori ekonomi menengah kini turun menjadi kelompok rentan miskin.
“Oleh karena itu kami mengusulkan sekitar 800 ribu masyarakat Aceh agar bisa ditanggung melalui dana Kemensos untuk PBI JK,” ujar Fadhlullah.
Ia menyebut hingga kini sekitar 400 ribu penerima telah diakomodasi pemerintah pusat. Selain itu, Pemprov Aceh juga mengusulkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) pascabencana senilai lebih dari Rp1 triliun guna mempercepat pemulihan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Menutup pertemuan, Gus Ipul mengapresiasi kerja sama pemerintah daerah dalam proses pendataan dan penanganan warga terdampak bencana.
“Kami berterima kasih kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten yang telah bekerja keras menghadirkan data-data yang baik bagi keluarga terdampak,” tutupnya. (ACwan/aNs/aRsp)
Gen Z Takeaway
Pemerintah lagi ngebut bantu warga terdampak bencana lewat bansos sampai bantuan pemulihan yang nilainya triliunan rupiah. Nggak cuma kasih santunan dan bantuan hidup, tapi juga dorong pemulihan ekonomi biar warga bisa cepat bangkit lagi. Aceh jadi salah satu fokus utama karena banyak masyarakat yang kondisi ekonominya turun drastis habis bencana. Intinya, sekarang bukan cuma soal bantuan turun cepat, tapi juga harus tepat sasaran dan benar-benar kerasa manfaatnya buat warga.
