Komisi V DPR Dorong Kemenhub Langsung Take Over Perlintasan Sebidang Kereta
astakom.com, Jakarta — Komisi V DPR mendorong Kementerian Perhubungan (Kemenhub) buat buru-buru take over alias mengambil alih penanganan penutupan seluruh perlintasan sebidang kereta api di Indonesia.
Wakil Ketua Komisi V DPR, Syaiful Huda, langsung spill datanya saat ini ada sekitar 3.700 perlintasan sebidang yang tersebar di Indonesia, di mana 2.500 di antaranya numpuk di Pulau Jawa.
"Saya termasuk yang mendorong semua diambil alih oleh pusat. Di-take over. Oleh siapa? Kemenhub gitu. Kalau di lagi-lagi lempar-lemparan, Pemda Provinsi belum tentu punya duit, betul enggak? Pemda kabupaten/kota belum tentu punya duit gitu," ujar Huda di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/05/2026).
DPR dorong tak perlu tunggu KNKT
Nggak pakai lama, Huda juga mendorong Kemenhub buat langsung gercep melakukan eksekusi tanpa perlu nunggu hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).
Apalagi, urusan perbaikan perlintasan ini sebenarnya sudah dapat atensi langsung oleh Presiden, terutama untuk wilayah Jabodetabek yang jadwal perjalanan keretanya super padat.
“Perlintasan sebidang itu memang mandatnya tidak di KAI. Jadi mandatnya kalau perlintasan itu melintasi jalan provinsi, berharap Pemprov. Kalau jalurnya kabupaten/kota, Pemda kabupaten/kota,” tutur Huda.
Komisi V gelar rapat dengan Menhub-KAI
Komisi V DPR RI panggil Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi dan Dirut PT KAI Bobby Rasyidin soal insiden tabrakan maut antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Bekasi Timur yang menewaskan 16 orang dan melukai puluhan penumpang.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan bahwa rapat dengar pendapat ini digelar khusus demi mengupas tuntas root cause dari insiden horor tersebut.
"Kami ingin mendapat penjelasan dari pemerintah, dari Menteri Perhubungan, nanti kalau dipandang perlu kita akan minta juga tanggapan dari Dirut PT KAI untuk menyampaikan beberapa hal yang dipandang perlu," ungkap Lasarus saat rapat Komisi V DPR RI bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/05/2026). (aLf/aNs)
