No Standar Ganda! Presiden Prabowo Perintahkan BPKP Tetap Periksa Pejabat yang Terindikasi Seleweng
astakom.com, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto resmi lock in buat berantas korupsi tanpa pandang bulu, bahkan beliau langsung kasih lampu hijau ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk tetep menyikat habis para pejabat yang nekat melakukan penyelewengan.
Gak ada istilah "privilese orang dalem," Kepala Negara menegaskan bahwa kedekatan personal atau status sebagai circle dekat presiden bukan lagi kartu aman dari jerat hukum.
"Kepala BPKP datang ke saya agak gemetar, heran saya, kenapa? Stres dia Pak, karena yang dia laporkan, diketahuilah bahwa itu beberapa orang itu dekat sama saya. Jadi dia minta petunjuk apa boleh diteruskan nggak pemeriksaan? Karena dia tahu ini dekat sama Presiden," ungkap Presiden Prabowo di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/05/2026).
"Dia lihat saya, masalahnya apa? Bagaimana Pak, petunjuk. Teruskan pemeriksaan, tidak ada, nggak ada, mau orang Prabowo, bukan orang Prabowo, dekat sama saya, ya, nggak ada urusan. Kalau ada indikasi, terus periksa," tambahnya.
Era digital permudah transparansi
Presiden mengaku deeply saddened sekaligus prihatin karena masih menerima laporan mengenai oknum yang menyalahgunakan jabatan demi memperkaya diri sendiri setelah diberi trust besar oleh negara.
Beliau mengingatkan bahwa individu yang sudah mendapat kehormatan dan kepercayaan publik seharusnya menunjukkan etika level tertinggi dalam bertugas, bukannya malah melakukan fraud dan mengambil uang rakyat.
Menariknya, Kepala Negara juga menyoroti bagaimana perkembangan teknologi digital saat ini telah menjadi game changer yang membuat segala bentuk penyimpangan struktural menjadi jauh lebih transparan dan highly detectable.
"Saya heran sekarang ada digital, ada macam-macam, sekarang pasti ketahuan deh. Saya sedih di ujung puncak karier, yang paling saya sedih adalah nanti anak dan istrinya," ujar Presiden Prabowo.
Ketegasan tanpa double standard
Langkah tegas ini bahkan berlaku secara internal, di mana sejumlah kader Partai Gerindra yang diduga terlibat penyelewengan dipastikan sudah diproses hukum tanpa adanya double standard.
Presiden Prabowo meminta seluruh jajaran pejabat aktif maupun purnawirawan untuk memberikan contoh nyata tentang bagaimana menyelesaikan masa pengabdian secara honorable dan terhormat.
Bagi pihak-pihak yang kedapatan flexing atau menikmati hasil ilegal dan menolak mengembalikannya ke kas negara, Presiden memastikan mereka akan langsung diserahkan ke aparat penegak hukum untuk diproses secara pidana tanpa kompromi.
"Ini saya sampaikan karena saya, kalau saya dapat laporan apa yang harus dibuat nanti gremeng-gremeng (menggerutu), sakit hati ya kan. Suruh kembalikan yang dia dapat secara tidak halal, nggak mau, ya sudah urusan sama kejaksaan sana, saya serahkan," terang Presiden Prabowo. (aLf/aNs)
