Presiden Prabowo Soroti Mobil Dinas Gubernur Rp8 Miliar, Singgung Efisiensi Anggaran
astakom.com, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menyoroti penggunaan anggaran di tingkat pemerintah daerah, khususnya terkait pengadaan mobil dinas gubernur yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Ia menilai kebijakan tersebut perlu dikaji ulang agar lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat berbincang dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (19/3).
Kritik Presiden
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo secara terbuka membandingkan nilai kendaraan dinas di daerah dengan mobil yang digunakannya sebagai kepala negara. “Ada pemerintah daerah dia beli mobil dinas gubernur berapa? Rp8 miliar,” ujarnya.Ia mempertanyakan urgensi pengadaan kendaraan dengan nilai fantastis tersebut, terutama di tengah masih banyak persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat, seperti infrastruktur desa, akses jalan, hingga jembatan yang belum memadai. Menurutnya, anggaran publik seharusnya difokuskan pada sektor-sektor yang langsung berdampak bagi kesejahteraan rakyat.
Sebagai pembanding, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya menggunakan kendaraan taktis buatan dalam negeri, yakni Maung, dengan harga yang jauh lebih rendah. “Saya pakai mobil Maung buatan Indonesia. Harganya Rp700 juta itu,” katanya.
Ia menegaskan, meskipun kendaraan tersebut telah dimodifikasi untuk kebutuhan kepresidenan, nilainya tetap jauh di bawah harga mobil dinas yang dibeli oleh sejumlah pemerintah daerah. Hal ini, menurutnya, menunjukkan bahwa efisiensi tetap bisa dilakukan tanpa mengurangi fungsi dan keamanan.
Hati-Hati Kelola Anggran Negara
Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengingatkan pentingnya kehati-hatian dan tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ia meminta para kepala daerah untuk lebih bijak dalam menentukan prioritas belanja, serta menghindari pengeluaran yang tidak mendesak atau bersifat simbolik semata.Menurutnya, langkah efisiensi anggaran menjadi krusial di tengah tantangan ekonomi global yang dinamis. Oleh karena itu, setiap kebijakan belanja pemerintah harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah pusat akan terus mendorong tata kelola anggaran yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.Top of Form
