astakom.com, Jakarta – Untuk memperkokoh sumber daya alam nasional, Pemerintah RI melakukan langkah strategis dengan gercep ngelakuin divestasi atau jual kepemilikan tambahan saham PT Freeport Indonesia jadi total kepemilikan nasional mencapai 63 persen.
Hal ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dalam konferensi pers di Washington, DC, Jumat (20/2/2026) waktu setempat.
Dia bilang kalau proses negosiasi perpanjangan operasi Freeport udah dilakukan dengan intensif dalam dua tahun terakhir antara Pemerintah Indonesia, MIND ID, dan Freeport-McMoRan perusahaan tambang asal Amerika.
“Puncak produksi Freeport diperkirakan terjadi pada 2035. Saat ini produksi konsentrat mencapai sekitar 3,2 juta ton per tahun, menghasilkan sekitar 900 ribu ton tembaga dan 50–60 ton emas,” kata Bahlil.
Total saham jadi 63 persen di 2041
Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas operasional tambang di Timika, Papua, sebagai langkah antisipasi ke depan. Sekarang, kepemilikan Indonesia atas PT Freeport Indonesia sudah berada di angka 51 persen.
Pada perpanjangan izin atau kontrak itu, perusahaan bakal melepas lagi 12 persen sahamnya ke negara. Jadi total kepemilikan Indonesia nantinya jadi 63 persen pada 2041. Dari porsi saham Indonesia itu, sebagian juga bakal dialokasikan ke pemerintah daerah Papua, jadi nggak cuma dipegang pemerintah pusat.
“Sehingga total kepemilikan Indonesia menjadi 63 persen pada 2041. Sebagian saham ini juga akan diberikan kepada pemerintah daerah Papua,” katanya.
Investasi di sektor mineral kritis
Isu mineral kritis juga jadi salah satu hal yang dibahas Bahlil. Dia bilang Indonesia berprinsip politik luar negeri bebas aktif, termasuk dalam kerja sama ekonomi.
“Kita memberikan ruang yang sama kepada semua negara, termasuk Amerika Serikat dan negara lain yang ingin berinvestasi di Indonesia, khususnya di sektor mineral kritis,” kata Bahlil.
Keterbukaan soal investasi itu sebenernya udah dilakukan, contohnya Freeport telah membangun fasilitas smelter tembaga dengan nilai investasi hampir US$4 miliar. Smelter tembaga itu bahkan jadi salah satu smelter tembaga terbesar di dunia.
Fasilitasi investor
Untuk komoditas kayak nikel, logam tanah jarang, dan mineral kritis lainnya, pemerintah bakal memfasilitasi perusahaan-perusahaan AS yang berminat berinvestasi, dengan tetap menghormati regulasi nasional.
Bahlil bilang kebijakan ini bukan berarti membuka kembali ekspor bahan mentah.
“Tidak. Yang dimaksud adalah setelah dilakukan pemurnian, hasilnya dapat diekspor,” jelasnya.
