Kemendagri Dorong Digitalisasi Bansos: Sejalan dengan Asta Cita Prabowo Ke-6
astakom.com, Jakarta — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri berkomitmen mempercepat upaya pengentasan kemiskinan dengan memperluas digitalisasi penyaluran bantuan sosial ke 40 wilayah percontohan (piloting) pada 2026.
Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah nyata untuk meningkatkan transparansi data sekaligus menjamin bantuan tersalurkan secara tepat kepada yang berhak.
"Kami berharap Bapak dan Ibu gubernur, bupati, dan wali kota dapat mendukung penuh pelaksanaan piloting digitalisasi bansos ini, mengingat perluasan piloting menjadi bagian dan tahapan penting untuk menguji kesiapan, keandalan, dan keakuratan sasaran penerima bantuan sosial," ujar Ribka dalam keterangannya di Jakarta, dikutip redaksi astakom.com, Rabu (4/1/2026).
Langkah awalnya, diwujudkan dengan menjamin keamanan sistem perekaman KTP masyarakat, termasuk di daerah percontohan, mengingat KTP menjadi dasar utama dalam penentuan data penerima bantuan sosial.
Digitalisasi merupakan instrumen strategis
Lebih lanjut, Ribka menjelaskan bahwa program perluasan piloting digitalisasi penyaluran bansos bertujuan menguji kesiapan infrastruktur dan akurasi data di tingkat daerah sebelum diterapkan secara nasional.
Sebanyak 40 wilayah dipilih berdasarkan kesiapan jaringan internet dan komitmen Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing wilayah.
Jumlah daerah tersebut nantinya akan dibagi ke dalam tujuh wilayah koordinasi di bawah pengawasan kementerian dan lembaga terkait.
Ribka menekankan bahwa digitalisasi bukan sekadar penerapan teknologi, melainkan instrumen strategis untuk memetakan warga miskin secara lebih jelas.
Dengan data yang terkonsolidasi, pemerintah pusat dan daerah dapat bergerak lebih sinkron dalam melakukan intervensi penanggulangan kemiskinan dari level paling bawah.
Sejalan dengan visi Asta Cita Prabowo ke-6
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa keberhasilan digitalisasi penyaluran bansos tidak hanya bergantung pada peran Kementerian Sosial (Kemensos). Program ini membutuhkan dukungan dari seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah daerah (Pemda).
Terlebih, inisiatif tersebut sejalan dengan visi Asta Cita Presiden keenam, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Ribka juga mengimbau daerah yang menjadi wilayah percontohan tahun 2026 agar dapat belajar dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi.
Kabupaten Banyuwangi diketahui lebih dahulu menjadi daerah percontohan pada tahun 2025 dan dinilai berhasil dalam pelaksanaan digitalisasi penyaluran bansos.
