Blak-blakan Alasan Noe Letto Joint DPN RI: Beri Masukan 'Humas' Pemerintah
astakom.com, Jakarta — Musisi sekaligus budayawan Sabrang Mowo Damar Panuluh alias Noe Letto akhirnya blak-blakan soal perannya di lingkar pemerintahan. Noe mengaku sedang mengambil apa yang ia sebut sebagai “peran kampret”, bukan buat cari ribut, tapi demi menguatkan cara pemerintah berkomunikasi ke publik, khususnya lewat humas.
Pernyataan itu disampaikan Noe saat menanggapi polemik yang menyeret komika Pandji Pragiwaksono, terutama soal respons pemerintah yang dinilainya masih sering emosional saat menghadapi kritik berbasis seni dan humor.
“Saya berkali-kali ngeritik betapa PR, public relation pemerintah kalau handle situasi kritis itu sangat emosional. Contohnya handle siapa sih, Pandji. Itu mbalesnya kok emosional sih,” kata Noe, dikutip dari kanal YouTube Sabrang, Minggu (25/1/2026).
Menurut Noe, respons reaktif justru bikin polemik makin panjang dan pesan kritik jadi kabur. Padahal, kritik lewat seni dan humor seharusnya bisa dikelola dengan kepala dingin dan komunikasi yang lebih strategis.
Gabung ‘Peran Kampret’, tapi Bukan Asal Nyentil
Istilah “kampret” punya sejarah politik yang cukup panjang. Pada Pemilu 2019, ruang publik terbelah ke dalam dua kubu besar: pendukung Prabowo Subianto kerap dilabeli kampret, sementara pendukung Joko Widodo dikenal dengan sebutan cebong.
Awalnya, istilah ini lahir sebagai satir politik, tapi kemudian melekat kuat di ruang publik.
Ketika Noe menyebut dirinya mengambil “peran kampret”, pernyataan itu tidak muncul tanpa konteks. Ucapan tersebut dapat dibaca sebagai satir sekaligus keterbukaan sikap bahwa ia memilih tetap berada di posisi kritis, meski kini menyandang identitas baru sebagai bagian dari sistem pemerintahan.
Dalam konteks ini, penyebutan “kampret” menjadi cara Noe menegaskan bahwa daya kritis tidak serta-merta hilang hanya karena berada di lingkar kekuasaan. Kritik, menurutnya, akan lebih bermakna jika disampaikan dengan kesadaran penuh dan siap menanggung risiko dari dalam sistem.
Dari kasus Pandji, Noe soroti cara pemerintah hadapi kritik
Berangkat dari polemik Pandji Pragiwaksono, Noe menyoroti respons pemerintah yang menurutnya masih terlalu emosional. Kritik, terutama yang datang lewat seni dan humor, seharusnya dihadapi dengan cara yang lebih tenang dan terukur.
“Mari kita kasih contoh, gimana sih handle criticism? Handle dengan baik, di-distill, acknowledged, responded, dan commit,” jelas Noe.
“Bayangkan ini menjadi standar dari semua pejabat kita,” tambahnya.
Bagi Noe, seni dan humor kerap berfungsi sebagai cermin sosial yang memantik diskusi, bukan ancaman yang harus langsung dibalas dengan emosi. Reaksi berlebihan dari institusi negara, menurutnya, tidak hanya memperkeruh suasana, tapi juga berisiko menurunkan kepercayaan publik.
Kritik adalah bagian wajar dari kehidupan berdemokrasi, dan negara perlu membiasakan diri untuk mendengar dan merespons tanpa tersulut perasaan.
Dari seniman ke DPN RI
Sebelum dikenal vokalis Letto, Noe sudah lama aktif di ruang budaya sebagai seniman dan budayawan. Dalam beberapa tahun terakhir, ia makin sering tampil sebagai budayawan independen, mengupas isu sosial, pemerintahan, hingga keindonesiaan dengan sudut pandang kritis.
Selain berlatar seni, Noe juga punya rekam jejak akademik yang kuat. Ia menempuh pendidikan tinggi di University of Alberta, Kanada, mengambil dua gelar sarjana sekaligus di bidang Matematika dan Fisika.
Dengan kombinasi latar seni, pemikiran kritis, dan pendidikan lintas disiplin itu, Noe kemudian dilantik sebagai Tenaga Ahli Madya Dewan Pertahanan Nasional (DPN) oleh Kementerian Pertahanan RI. Posisi ini menegaskan bahwa keterlibatannya bukan sekadar popularitas, tapi kompetensi dan kapasitas keilmuan.
Humas kuat itu bukan buat bungkam kritik
Bagi Noe, penguatan humas pemerintah bukan berarti menutup ruang kritik. Justru sebaliknya, humas yang kuat harus bisa mengelola kritik dengan tenang, rasional, dan terukur.
Ia menegaskan, humas seharusnya jadi penyeimbang dalam situasi krisis, bukan malah memperbesar polemik. Dengan komunikasi yang tepat, pemerintah bisa menjaga dialog sehat sekaligus membangun kepercayaan publik.
