Kanada Ikut Ikutan Gak Join Buat Masuk Dewan Perdamaian Gaza
astakom.com, Jakarta – Kabar mengejutkan datang dari Kanada setelah pemerintah secara tegas menyatakan bahwa tidak akan mengeluarkan biaya sepeserpun demi mendapatkan posisi di “Dewan Perdamaian” bentukan Presiden AS Donald Trump.
Meskipun Perdana Menteri (PM) Mark Carney sempat memberikan sinyal bakal menerima undangan bergabung, namun sumber internal pemerintah pada Senin kemarin menekankan bahwa partisipasi mereka tidak akan melibatkan transaksi tunai.
Sontak saja, isu “bayar kursi” ini langsung jadi perbincangan hangat di kalangan diplomat dunia karena nominalnya yang nggak main-main.“Kanada tidak akan membayar untuk kursi di dewan tersebut, dan hal itu juga belum diminta dari Kanada saat ini,” Ucapnya dikutip astakom pada Selasa, (20/1/2026).
Piagam yang masih abu abu statusnya
Meskipun piagam yang diusulkan pemerintahan Trump mencantumkan syarat kontribusi sebesar 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp16,9 triliun sebagai tiket keanggotaan, Kanada tetap pada pendiriannya untuk menolak syarat tersebut.Piagam ini sendiri sebenarnya direncanakan untuk menangani pemulihan wilayah pasca-konflik, namun draf barunya justru terlihat ingin mengontrol area yang lebih luas dari sekadar jalur Gaza saja.
“Piagam yang diusulkan itu masih merupakan dokumen yang sedang dibahas dan banyak syarat dan ketentuan masih sedang dikerjakan," tegas pemerintah Kanada.
Strategi Mark Carney Amankan Posisi Diplomasi
Meski ogah bayar, PM Mark Carney merasa tetap perlu hadir di meja perundingan agar suara Kanada tidak terabaikan begitu saja. Menurut sumber dekatnya, kehadiran Kanada di dewan tersebut sangat krusial untuk membantu membentuk proses perdamaian dari dalam sistem.Hal ini menunjukkan bahwa Kanada tetap ingin terlibat dalam misi kemanusiaan dan stabilitas global, namun dengan cara yang lebih berintegritas tanpa harus terjebak dalam politik “pay-to-play” yang diusulkan oleh pihak Washington.
Dominasi Mutlak Ketua dalam Pengambilan Suara
Draf piagam yang mengungkap bahwa Donald Trump bakal memegang posisi ketua perdana dengan kekuasaan yang cukup powerfull. Meskipun keputusan diambil lewat sistem pemungutan suara mayoritas, setiap kebijakan yang dihasilkan tetap harus mendapatkan approval atau persetujuan akhir dari ketua.Selain itu, masa jabatan anggota yang biasanya dibatasi tiga tahun bisa diperpanjang secara fleksibel, asalkan mendapatkan lampu hijau dari sang ketua dewan.
Misi Besar di Balik Piagam Perdamaian Baru
Secara tertulis, organisasi internasional baru ini mengeklaim punya misi untuk memulihkan pemerintahan yang sah dan menjamin kedamaian jangka panjang di daerah-daerah yang rawan perang. Namun, karena syarat dan ketentuannya yang masih terus berubah-ubah, banyak negara mitra yang merasa perlu melakukan double check sebelum benar-benar memberikan komitmen penuh.Fokus dewan ini pun diprediksi tidak hanya akan berhenti pada rekonstruksi Gaza, melainkan meluas ke berbagai zona panas lainnya yang dianggap strategis bagi kepentingan global.
