Trump Bikin Gebrakan Pay to Play di Dewan Perdamaian Gaza, Minta Dibayar 16,9 Triliun!!
astakom.com, Jakarta – Kabar mengejutkan datang dari Gedung Putih setelah draf piagam organisasi baru besutan Donald Trump bocor ke publik, negara-negara yang ambis pengin punya posisi tetap di Dewan Perdamaian Gaza kabarnya harus memberikan kontribusi sedalam US$ 1 miliar atau sekitar Rp 16,9 triliun.
Nominal fantastis tersebut menjadi syarat mutlak bagi negara mana pun yang ingin mengamankan kursi keanggotaan dalam Dewan Perdamaian Gaza tanpa perlu memikirkan masa jabatan tiga tahunan, yang mana dana tersebut wajib disetorkan pada tahun pertama dewan ini beroperasi.
“Setiap negara anggota akan menjabat selama tidak lebih dari tiga tahun sejak berlakunya piagam ini, dan dapat diperpanjang oleh ketua,” demikian draf Piagam Dewan Perdamaian Gaza, dikutip Bloomberg pada Senin, (19 /1/2026).
“Masa keanggotaan tiga tahun tidak berlaku untuk negara anggota yang berkontribusi lebih dari US$ 1.000.000.000 dalam bentuk dana tunai kepada Dewan Perdamaian pada tahun pertama berlakunya piagam ini,” begitulah bunyi draf piagam tersebut.Informasi yang booming setelah dirilis Bloomberg ini mengungkap bahwa sang Presiden AS bakal memegang kendali penuh sebagai ketua perdana, termasuk memiliki hak eksklusif untuk memilih siapa saja yang boleh join ke dalam lingkarannya.
Meskipun sistem pengambilan suara dalam lembaga ini nantinya menggunakan mekanisme mayoritas, namun segala keputusan final tetap berada di bawah kendali absolut sang ketua dewan, sehingga peran anggota lain terlihat lebih seperti pemberi saran yang harus tunduk pada approval pemimpin tertinggi.
Ambisi Trump Geser Dominasi PBB Lewat Organisasi Baru
Banyak pihak mulai berspekulasi dan merasa khawatir kalau langkah ini merupakan strategi terselubung Trump untuk menciptakan tandingan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang selama ini sering ia kritik habis-habisan.Dalam draf tersebut, badan internasional ini diklaim punya visi untuk memulihkan stabilitas serta mengamankan perdamaian di wilayah konflik melalui pemerintahan yang dianggap “sah”, namun syarat kontribusi dana yang besar membuat organisasi ini dicap hanya untuk kalangan elite saja.
Deretan Nama ‘High Profile’ Mengisi Kursi Eksekutif
Gedung Putih sendiri baru saja merilis daftar nama-nama besar yang bakal mengisi posisi kunci di jajaran eksekutif, mulai dari Menlu AS Marco Rubio, Steve Witkoff menantu Trump hingga sosok berpengaruh seperti Jared Kushner dan mantan PM Inggris Tony Blair miliarder AS dan CEO Apollo Global Management, Marc Rowan kepala World Bank Group Ajay Banga dan penasihat politik AS Robert Gabriel yang juga menjabat sebagai wakil penasihat keamanan Gedung Putih.Undangan Khusus Bagi Pemimpin Dunia yang ‘Satu Vibe’
Trump dilaporkan sudah mulai menyebarkan undangan ke beberapa pemimpin negara yang memiliki kedekatan visi dengannya, seperti Presiden Argentina Javier Milei dan PM Kanada Mark Carney untuk segera bergabung.Langkah agresif ini menunjukkan bahwa Trump ingin bergerak cepat dalam mereformasi tata kelola perdamaian di Timur Tengah dengan gaya bisnisnya yang khas, di mana investasi dana besar dianggap sebagai bukti komitmen nyata bagi sebuah negara.
Sejarah Singkat Pembentukan Dewan Perdamaian Gaza
Latar belakang munculnya inisiatif ini berawal dari pengumuman mendadak Donald Trump sesaat setelah ia menjabat kembali sebagai Presiden, yang menyatakan bahwa pendekatan lama dalam menangani konflik Gaza dianggap sudah gagal total.Pada Jumat (16/01/2026), pembentukan dewan ini resmi dideklarasikan dengan tujuan awal untuk mengganti peran badan-badan internasional konvensional di wilayah konflik.
Sebelum draf piagam ini bocor, publik hanya mengetahui bahwa dewan ini bertujuan untuk rekonstruksi ekonomi. Namun, dengan munculnya syarat setoran Rp 16,9 triliun untuk status keanggotaan permanen, fokus pembicaraan kini bergeser pada isu transparansi dan potensi monopoli kebijakan luar negeri AS di wilayah tersebut.
