Gus Islah Sebut Jokowi Ada dalam Pusaran Dugaan Kasus Korupsi Kuota Haji
astakom.com, Jakarta — Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) disebut ikut terseret dalam isu dugaan korupsi kuota haji, bersama nama Menteri Pemuda dan Olahraga kala itu, Dito Ariotedjo.
Pernyataan ini disampaikan Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi, atau Gus Islah, yang juga kader NU, dalam sebuah podcast di YouTube.
"Kata Gus Yaqut begini ketika itu, bahwa Indonesia mendapatkan kuota tambahan 20.000 dari Muhammad bin Salman (MBS), tapi sampai saat ini saya tidak dilibatkan dalam proses itu. Presiden itu yang diajak adalah Dito. Dito mantan Menpora," kata Gus Islah dalam podcast, dikutip redaksi astakom.com, Senin (19/1/2026).
Menurut Gus Islah, Yaqut yang saat itu masih menjabat Menteri Agama tidak dilibatkan dalam pembahasan tersebut. Jokowi, kata Gus Islah, malah mengajak Dito Ariotedjo. Untuk diketahui, saat ini Dito juga merupakan menantu pemilik biro travel Maktour Fuad Hasan Masyhur.
Dugaan Jokowi ulur waktu Gus Yaqut
Gus Islah juga mengungkapkan bahwa Gus Yaqut berniat hadir dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR untuk memberikan kesaksian terkait evaluasi pelaksanaan ibadah haji 2024, khususnya soal pembagian kuota tambahan 20.000 jamaah yang dinilai tidak sesuai ketentuan.
Namun, menurut Gus Islah, Jokowi melarang hal tersebut dengan menugaskan Yaqut menggantikan Menteri Pertahanan untuk menghadiri Konferensi Perdamaian Dunia di Prancis.
Perjalanan dinas yang seharusnya berlangsung tiga hari itu diperpanjang menjadi 24 hari atas arahan Jokowi. Tujuannya, kata Gus Islah, untuk mengulur waktu hingga masa kerja Pansus DPR selesai agar Yaqut terhindar dari pemanggilan.
"Putar-putar di Eropa, karena dia belum dapat sinyal untuk segera kembali. Karena kalau dia kembali, dia tetap akan dipanggil oleh Pansus. Dia berada dalam rentang waktu pemanggilan Pansus," ujar Gus Islah.
Target utama bukan hanya Gus Yaqut
Gus Islah meyakini target utama kasus kuota haji bukan semata-mata Gus Yaqut, melainkan kakaknya, Gus Yahya, Ketua Umum PBNU. Menurut Gus Islah, Gus Yahya dianggap tidak dapat dikendalikan oleh lingkaran kekuasaan Jokowi.
"Ya karena Gus Yahya tidak bisa dikendalikan oleh gengnya Jokowi di PBNU. Sehingga dia harus dirontokkan," ucap Gus Islah.
Gus Islah juga mengungkap dugaan ancaman terhadap Gus Yahya. Ancaman tersebut berbunyi, jika ingin adiknya selamat dari kasus kuota haji, Gus Yahya harus mundur dari jabatannya.
"Ya kalau ingin adikmu selamat, ya kamu harus segera mundur." Artinya ada tekanan, ada bargain (tawar-menawar) juga di situ. "Kalau kamu merelakan itu, ya ayo kita fight," kata Gus Islah menirukan perkataan Gus Yahya.
KPK palu godam politik?
Selain itu, Gus Islah menuding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadi alat politik atau “palu godam politik” dan tidak lagi independen, terutama setelah revisi Undang-Undang KPK pada 2019 serta penetapan pimpinan KPK jilid VI, Setyo Budiyanto Cs, di akhir masa jabatan Jokowi.
"Apalagi Undang-Undang KPK sudah dirubah oleh Jokowi. Selesai. Sebelum Jokowi lengser, formatur, komisioner, dan semuanya sudah ditetapkan oleh Jokowi," ujar Gus Islah.
