Biaya Politik Membengkak, Cak Imin Dukung Gubernur Dipilih Langsung oleh DPRD
astakom.com, Jakarta — Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyebut bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung tidak efektif.
Ia mengaku pihaknya akan mengevaluasi penyelenggaraan pilkada langsung yang sudah berjalan sejak tahun 2005 lalu. Ia juga menyebutkan bahwa pilkada dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) justru lebih efektif.
"Pilkada langsung tidak produktif dan banyak sistem demokrasi yang tidak efektif, kita akan evaluasi," kata Cak Imin, dalam membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) PKB Jawa Timur di Surabaya, dikutip Minggu (21/12/2025).
Agenda tersebut dihadiri jajaran pengurus PKB dari seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur, sejumlah kepala daerah, serta pengurus struktural PWNU Jawa Timur, termasuk Ketua PWNU Jatim Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin.
Upaya perbaikan sistem demokrasi Indonesia
Ia menegaskan, evaluasi tersebut penting dilakukan sebagai bagian dari upaya perbaikan sistem demokrasi di Indonesia.
Menurutnya, wacana tersebut bukan hanya pandangan PKB semata, melainkan juga menjadi kesadaran bersama di kalangan partai politik lainnya.
"Ya Alhamdulillah semua partai menyadari banyak sistem pemilihan umum, dalam paket-paket pemilihan umum yang tidak produktif, pilkada langsung tidak produktif," ujarnya.
Tingginya biaya politik Indonesia
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan sedang mempertimbangkan gagasan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia soal pilkada dilakukan oleh DPRD.
Usulan ini muncul merespons tingginya biaya politik Indonesia lantaran menerapkan pemilu langsung. Prabowo lalu menyoroti praktik 'demokrasi perwakilan' semacam ini juga diterapkan sejumlah negara.
"Kalau sudah sekali memilih DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, ya kenapa enggak langsung aja pilih gubernurnya dan bupatinya? Selesai," ujar Prabowo saat berpidato pada acara puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jumat (5/12/2025).
