Purbaya: Presiden Prabowo Kecewa, TKD Tidak Tepat Sasaran
Reporter: Shintya
Astakom.com, Jakarta - Saat menghadiri acara Dialog Interaktif Pemerintah Pusat dan Daerah: DPRD Kuat, Daerah Berdaya, di Jakarta, Kamis (11/12/2025), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meng-highlight beberapa hal menyangkut anggaran daerah. Terutama soal TKD yang bikin Presiden Prabowo kecewa.
Menkeu Purbaya mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto marah saat mengetahui anggaran transfer ke daerah (TKD) sering disalahgunakan oleh pemerintah daerah.
Akibat penyelewengan itulah, Menkeu membuat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 menjadi lebih rendah yakni Rp692,99 triliun dari sebelumnya dalam APBN 2025 sebesar Rp919,87 triliun.
Pemangkasan anggaran ini, merupakan respon dari Menkeu dan Presiden yang kecewa.
"Kita lihat kondisi kebatinan di sana seperti apa waktu itu. Rupanya beliau (Presiden Prabowo) kecewa belanja daerah diselewengkan," kata Purbaya dalam acara itu, dikutip pada Jum'at (12/12/2025).
Pemangkasan dilakukan saat Purbaya belum jadi Menkeu
Saat dirinya belum menjabat sebagai bendahara negara, ia tidak tahu alasan anggaran TKD dicut banyak. Rupanya alasan tidak tepat sasaran itulah yang membuatnya baru menyadari anggaran TKD 2026 dipangkas sangat dalam oleh pemerintah.Diketahui, Purbaya menjabat sebagai Menkeu mulai pada tanggal 8 September 2025.
"Saya belum jadi menkeu saat dipotong. dasar pemotongan tidak terlalu jelas bagi saya saat itu. Kenapa dipotong Rp 50 triliun, Rp 60 triliun, Rp 70 triliun, mana bisa hidup daerah," tegas Purbaya.
Purbaya sempat bernegosiasi saat tahu anggaran itu kecil dan tidak cukup untuk daerah. Hingga, dealnya dengan pemerintah uang yang disalurkan untuk daerah ditambahkan.
Jangan protes
Karena kesepakatan antar lembaga, Ia tidak mau menerima protes yang ditunjukkan hanya untuknya."Begitu seperti itu. saya bilang naikin. saya minta hari kedua, Saya setujuin naik Rp43 triliun. Jadi kalau ada yang protes jangan ke saya lagi," tegasnya.
Walaupun RAPBN menganggarkan TKD tahun depan hampir Rp693 triliun tapi Purbaya akan mengupayakan untuk membantu Pemda agar dapat anggaran setidaknya seperti tahun ini. Asalkan, pemimpin daerah bisa mengembalikan kepercayaan Presiden untuk menyalurkan TKD dengan maksimal.
Pemanfaatan anggaran yang tepat sasaran ini menjadi concern utama pemda dan Kemenkeu. Lantaran jika tidak benar, sanksinya tidak main-main.
"Kuartal IV-2025 dan kuartal I tahun depan perbaiki belanja, penyerapan anggaran jangan ada bocor. Kalau bagus, saya yakin kuartal II tahun depan ekonomi lebih bagus dari sekarang. Kalau enggak saya juga dipecat," tutur Purbaya.
Purbaya berani mengatakan soal mengembalikan anggaran TKD selayaknya bagi daerah daerah. Soalnya Purbaya tahu pemerintah miliki anggaran yang sangat cukup untuk mengembalikan keadaan penyaluran TKD kuartal kedua, 2026 secaraa normal.
Siap menghadap Presiden jika kinerja penyerapan anggaran bagus
Ia juga berani menghadap presiden untuk menegosiasikan soal ini, jika pemda bekerja dengan maksimal."Kalau bagus saya menghadap presiden minta anggaran pemda direvisi dan kita mampu, uang kita cukup harusnya sih. Doain saya berhasil supaya kuartal II bisa ngomong, kuartal II dan kuartal III anggaran anda bisa berubah. Tapi tanpa perbaikan pemda, saya pasti ditolak, bantu saya membantu bapak-bapak semua," ucapnya.
Sebelumnya, dikutip dari Astakom.com pada Jumat, (12/12/2025) Purbaya menyebutkan bahwa, pertumbuhan ekonomi yang sehat akan berbanding lurus dengan meningkatnya penerimaan negara. Dengan begitu pemerintah pusat tak akan ragu untuk menambah alokasi TKD.
“Kalau uang kita ekonominya bagus, pajaknya besar, kita akan tambah (anggaran transfer) ke daerah,” kata Purbaya.
