PM Thailand Anutin Charnvirakul Mau Bubarkan DPR Setempat, Kok bisa?
Reporter : Nur Nadhiah
astakom.com, Thailand - Pemerintah Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul mengalami pergeseran politik dramatis dengan pengumuman pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Langkah ini mengembalikan mandat kepada rakyat untuk memilih wakil baru melalui pemilihan umum dini, yang harus digelar dalam 45 hingga 60 hari ke depan,jauh lebih cepat dari rencana awal.
Pengumuman terhadap pembubaran tersebut diungkapkan pada Jumat (12/12/2025) melansir dari Reuters.
Alasan dibalik keputusan pembubaran
Langkah Anutin Charnvirakul, yang juga mengumumkan keputusan di media social terhadap kebutuhan politik, ia mengatakan bahwa
“Saya mengembalikan kekuasaan kepada rakyat,” Ucap Anutin di media sosial. Hal tersebut didorong oleh kebuntuan politik dengan Partai Rakyat (Peoples's Party).
Melansir dari Reuters, Pada Jumat (12/12/2025), Juru bicara pemerintah, Siripong Angkasakulkiat menjelaskan bahwa koalisi tidak dapat lagi berjalan karena partai oposisi terbesar tersebut mengancam akan mengajukan mosi tidak percaya.
"Ini terjadi karena kami tidak dapat melanjutkan di Parlemen,"Ucapnya.
Dekrit pembubaran telah mendapat pengesahan dari Raja Maha Vajiralongkorn dan diumumkan dalam Royal Gazette pada Jumat (12/12/2025).
Dua krisis berbarengan, politik domestik dan ketegangan militer
Situasi politik dalam negeri yang memanas ini terjadi beriringan dengan konflik perbatasan sengit antara Thailand dan Kamboja, yang memasuki hari keempat dan menewaskan 20 orang serta melukai hamper 20 orang.
Anutin Charnvirakul menegaskan bahwa turbulensi politik tidak akan mengganggu operasi militer di perbatasan, Langkah percepatan pemilu ini mempercepat jadwal dari rencana sebelumnya pada September lalu untuk membubarkan parlemen akhir Januari.
Latar belakang ketidakpastian politik ekonomi Thailand
Sejak Charnvirakul adalah Perdana Menteri ketiga Thailand sejak Agustus 2023, menggambarkan dinamika politik yang fluktuatif.
Ia berkuasa setelah menarik Partai Bhumjaithai keluar dari koalisi sebelumnya dan merangkung dukungan Partai Rakyat dengan sebuah kesepakatan yang mencakup janji referendum amandemen konstitusi.
“Ketika Partai Rakyat tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka mengatakan akan mengajukan mosi tidak percaya dan meminta PM untuk segera membubarkan Parlemen,” Ujar Siripong.
Ketika kesepakatan itu dianggap tidak terpenuhi, krisis politik pun pecah. Ketidakstabilan ini memberikan tekanan tambahan pada ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara, yang saat ini juga menghadapi tantangan dari tarif Amerika Serikat, utang rumah tangga tinggi dan konsumsi domestik yang lemah. (naD/ aSP)
Gen Z Takeaway:
Thailand lagi double crisis!! di dalam, pemerintahan PM Anutin bubar gegara koalisinya collabs sama Partai Rakyat gagal total... di luar, perbatasan sama Kamboja makin heated dengan korban jiwa. Sekarang, rakyat Thailand siap-siap buat coblos dini dalam 2 bulan ke depan, sambil nunggu siapa yang bisa bawa stabilitas buat negeri dan ekonomi yang lagi banyak tantangan ini.
