BI Catat Utang Luar Negeri RI Kuartal III 2025 Turun, Sinyal Positif di Tengah Tekanan Global
astakom.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) merilis perkembangan terbaru mengenai Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia yang menunjukkan perbaikan signifikan pada kuartal III-2025.
Di tengah tekanan global yang masih intens, mulai dari tingginya suku bunga hingga gejolak geopolitik, posisi ULN nasional justru melandai, memberi sinyal stabilitas bagi perekonomian domestik.
BI mencatat ULN Indonesia berada di level USD424,4 miliar atau sekitar Rp7.100 triliun, menurun dibanding kuartal II-2025 yang tercatat USD432,3 miliar atau Rp7.232 triliun.
Secara tahunan, ULN juga tercatat mengalami kontraksi 0,6 persen yoy, berbalik dari pertumbuhan 6,4 persen yoy pada kuartal sebelumnya.
Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menyampaikan bahwa perlambatan ULN didorong oleh perubahan dinamika pada dua sektor utama ULN Indonesia.
“Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan ULN sektor publik dan kontraksi pada ULN sektor swasta,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Senin (17/11/2025).
ULN pemerintah pada kuartal III tercatat USD210,1 miliar, tumbuh 2,9 persen yoy, melambat cukup jauh dari kuartal sebelumnya yang mencapai 10 persen yoy.
Hal tersebut terjadi karena investasi asing ke Surat Berharga Negara (SBN) domestik ikut menciut. Denny mengatakan, ketidakpastian global menbuat investor cenderung “wait and see”.
Sebagai pilar pembiayaan APBN, Denny menyampaikan ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel. Pemanfaatannya diarahkan untuk mendukung program-program prioritas.
Secara prosentase, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial 23,1 persen dari total ULN pemerintah.
Kemudian administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 20,7 persen, jasa pendidikan 17,0 persen, konstruksi 10,7 persen, transportasi dan pergudangan 8,2 persen, serta jasa keuangan dan asuransi 7,5 persen.
Denny menegaskan bahwa ULN pemerintah saat ini berada dalam posisi aman, lantaran didominasi oleh utang yang pembiayaannya berlangsung dalam jangka panjang.
“Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah,” terang Denny.
Tak hanya ULN Pemerintah, BI juga melaporkan posisi ULN swasta turut menunjukkan perlambatan. Pada kuartal III, posisinya berada di USD191,3 miliar, turun dari USD193,9 miliar pada kuartal II.
Secara tahunan, ULN swasta melanjutkan kontraksi, dari yang sebelumnya terkontraksi sebesar 0,2 persen yoy menjadi 1,9 persen yoy.
Denny menuturkan, kontraksi ULN swasta diaebabkan karena ULN lembaga keuangan terkontraksi 3 persen yoy, serta ULN perusahaan nonkeuangan yang terkontraksi sebesar 1,7 persen yoy.
Adapun sektor dengan porsi ULN swasta terbesar masih berasal dari industri pengolahan, jasa keuangan, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan, yang totalnya menyumbang 81 persen dari keseluruhan ULN swasta.
Denny memastikan kondisi ULN nasional tetap aman. Rasio ULN terhadap PDB turun menjadi 29,5 persen, dari 30,4 persen pada kuartal II. Dominasi ULN jangka panjang juga tinggi, yakni 86,1 persen, sehingga tekanan refinancing tetap rendah.
“Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” tandas Denny.
