Begini Cara Pemerintah Jaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional Lewat Reformasi Regulasi
astakom.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia tetap konsisten memperkuat kebijakan yang adaptif, demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang solid di kisaran 5 persen, meskipun di tengah ketidakpastian ekonomi global yang menerpa.
Salah satu langkah strategis yang kini ditempuh adalah penerapan Regulatory Impact Assessment (RIA), sebagai bagian dari Good Regulatory Practices (GRP), guna memastikan setiap regulasi yang dibuat lebih efisien, berbasis bukti, dan berdampak nyata bagi masyarakat, ekonomi, dan lingkungan.
Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Evita Manthovani menjelaskan, bahwa penerapan RIA menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola regulasi nasional.
"Implementasi RIA bukan hanya agenda domestik, tapi juga memiliki relevansi internasional yang kuat," ujar Evita dalam acara Assessing Impact, Shaping Change: The Regulatory Impact Assessment (RIA) Forum 2025 yang berlangsung di Jakarta, Rabu (12/11/2025).
Evita menegaskan, penerapan RIA tidak hanya memperkuat kebijakan nasional, tetapi juga membuka jalan bagi integrasi Indonesia dalam tatanan ekonomi global yang lebih transparan dan kompetitif.
Melalui pendekatan ini, pemerintah dapat menilai dampak suatu regulasi secara komprehensif sebelum diterapkan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih efektif dan efisien.
"Dalam proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan OECD, penerapan GRP termasuk RIA menjadi salah satu indikator kesiapan kita untuk sejajar dengan negara-negara dengan standar tata kelola terbaik," ujarnya.
Sebagai informasi, acara RIA Forum 2025 ini merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia melalui Kemenko Perekonomian dan Pemerintah Inggris. Kolaborasi ini menjadi bagian dari kemitraan strategis dalam memperkuat kapasitas analisis kebijakan serta mendorong penerapan praktik regulasi berbasis bukti di Indonesia.
Forum tersebut juga menjadi wadah untuk memperdalam pemahaman tentang penerapan ambang batas (threshold) dalam menilai sejauh mana suatu kebijakan memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi nasional.
Selain itu, forum ini memperkuat kerja sama bilateral antara Indonesia dan Inggris dalam memperluas praktik evidence-based policy making serta pertukaran pengalaman di bidang tata kelola regulasi.
Duta Besar Inggris untuk ASEAN, Helen Fazey turut mengapresiasi pelaksanaan forum ini. Melalui ASEAN–UK Economic Integration Programme, kata dia, Pemerintah Inggris terus memperkuat kemitraannya dengan negara-negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, dalam membangun kapasitas untuk kebijakan dan regulasi yang berbasis bukti.
"Kami menyambut baik penyelenggaraan RIA Forum 2025 sebagai contoh konkret kerja sama antara Inggris dan Indonesia dalam mendorong praktik regulasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil," ujar Helen.
Adapun program kerja sama tersebut mencakup tiga fokus utama: reformasi regulasi, promosi perdagangan terbuka, dan pengembangan layanan keuangan inklusif. Program ini juga menyoroti pentingnya digitalisasi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi serta pemberdayaan UMKM dan wirausaha perempuan.
Lebih lanjut, Evita berharap agar forum ini mampu menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat penerapan RIA di Indonesia, sehingga tata kelola regulasi nasional akan semakin transparan, partisipatif, dan akuntabel, serta mampu mendukung perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan di tengah dinamika global.
"Saya berharap forum ini dapat menghasilkan rekomendasi konkret untuk penguatan pedoman RIA nasional, termasuk dalam hal penentuan ambang batas dampak ekonomi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta harmonisasi penerapan RIA di seluruh kementerian dan lembaga," tandas Evita.
