Utang Indonesia Tembus Rp9.138 Triliun, Begini Strategi Pemerintah Mengatasinya

Editor: Khoirudin
Selasa, 28 Oktober 2025 | 15:00 WIB
Utang Indonesia Tembus Rp9.138 Triliun, Begini Strategi Pemerintah Mengatasinya
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa. (astakom/Kemenkeu RI)

astakom.com, Jakarta - Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan langkah strategis untuk mengatasi permasalahan yang kini tengah dihadapi bangsa Indonesia, yakni utang pemerintah yang telah tercatat sebesar Rp9.138,05 triliun.

Berbicara mengenai utang pemerintah sebenarnya bukan hal yang tabu, mengingat Indonesia sendiri telah menanggung utang sejak memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 silam.

Dikutip dari laman resmi Perpustakaan Nasional, kala itu Indonesia mendapat peninggalan utang dari pemerintah kolonial Hindia belanda, sebagai satu syarat untuk mendapat pengakuan kedaulatan.

Secara nominal, peninggalan utang itu besarannya mencapai 4,3 miliar gulden, atau setara US$1,13 miliar kala itu. Adapun angka tersebut dengan asumsi kurs rupiah saat itu setara dengan Rp4,3 miliar, atau Rp 18,7 triliun dengan asumsi kurs rupiah saat ini.

Sejak itu, perjalanan utang negara seperti tak pernah berhenti. Dari Presiden Sukarno sampai Prabowo Subianto, beban utang terus berpindah tangan dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya.

Sejarah Utang Indonesia dari Masa ke Masa
Berikut perjalanan utang Indonesia dari masa ke masa:

Presiden Sukarno: meninggalkan utang Rp 794 miliar atau setara 29 persen terhadap PDB masa itu. Presiden Suharto: meninggalkan utang sebesar Rp 551,4 triliun atau setara 57,7 persen dari PDB. Presiden Habibie: meninggalkan utang sebesar Rp 938,8 triliun atau setara 85,4 persen dari PDB. Presiden Abdurrahman Wahid: meninggalkan utang sebesar Rp 1.271,4 triliun atau 77,2 persen dari PDB. Presiden Megawati Soekarnoputri: meninggalkan utang sebesar Rp 1.298 triliun atau 56,5 persen dari PDB. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono: meninggalkan utang sebesar Rp 2.608,8 triliun atau 24,7 persen dari PDB.

Lonjakan terbesar utang pemerintah Indonesia terjadi di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jelang masa pemerintahannya pada Agustus 2024 silam, utang pemerintah pusat telah mencapai Rp 8.461,93 triliun, atau bertambah Rp 5.853,13 triliun.

Angka tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 3,24 kali lipat dari gabungan utang pemerintah di masa enam presiden sebelumnya. Jika dihitung dari era SBY, kenaikan utang era Jokowi sebesar 224,3 persen. Namun rasio utang berada di angka 38,68 persen dari PDB.

Strategi Pemerintah Tekan Utang Pemerintah
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan langkah strategis untuk menekan beban utang negara yang selama ini menjadi sorotan publik tersebut.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sejumlah strategi yang tengah dijalankan untuk memperkuat posisi fiskal, sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi tetap solid.

“Strategi yang pertama adalah anggarannya dibelanjakan, tepat sasaran, tepat waktu enggak ada kebocoran, optimalkan dampak anggaran ke perekonomian,” jelas Menkeu Purbaya di Jakarta, dikutip astakom.com, Selasa (28/11/2025).

Menurutnya, ketika belanja pemerintah dilakukan secara efisien dan efektif, dampak penggandanya terhadap pertumbuhan ekonomi akan meningkat signifikan. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, penerimaan negara, terutama dari sektor perpajakan akan ikut terkerek, sehingga defisit anggaran bisa ditekan.

“Harapannya dengan seperti itu maka pertumbuhan ekonomi lebih cepat, pajaknya juga akan lebih besar, income-nya naik, sehingga saya bisa menekan defisit dari situ,” tutur Purbaya.

Lebih lanjut, Menkeu menegaskan bahwa perbaikan di sektor penerimaan negara, baik melalui pajak, bea cukai, maupun sistem digital seperti Coretex, menjadi salah satu fokus utama pemerintah. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan rasio pajak terhadap produk domestik bruto (tax-to-GDP ratio).

“Kalau sektor riil berjalan dengan bagus seperti yang saya desain, harusnya itu akan menaikkan tax ratio hampir setengah sampai satu persen. Itu setara dengan tambahan penerimaan minimal Rp100 triliun,” katanya.

Purbaya juga menyoroti pentingnya reformasi di sektor riil untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah, katanya, kini tengah berupaya keras menghapus berbagai hambatan yang mengganjal aktivitas dunia usaha.

“Makanya saya ke sana-ke sini memastikan hambatan-hambatan di sektor riil bisa berkurang secara signifikan. Karena saya bertaruh, untuk triwulan ini laju pertumbuhan ekonominya bisa lebih cepat dibanding sebelumnya. Kita targetkan di atas 5 persen, kalau bisa syukur,” ujarnya optimistis.

Gen Z Takeaway

Utang Indonesia kini sudah menembus angka Rp9.138 triliun per Juni 2025, tapi pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto nggak tinggal diam. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa udah siapin strategi biar utang jumbo ini nggak makin nyesek, mulai dari memastikan anggaran dibelanjakan tepat sasaran, sampai ngedorong digitalisasi sistem penerimaan negara lewat platform kayak Coretex buat ningkatin tax ratio dan nambah pemasukan hingga Rp100 triliun.

Menurut Purbaya, kalau belanja pemerintah efisien, ekonomi bakal tumbuh lebih cepat, pajak naik, dan defisit bisa ditekan. Ia juga lagi fokus ngeberesin hambatan di sektor riil biar dunia usaha makin lancar dan pertumbuhan ekonomi bisa tembus di atas 5 persen. Jadi, meskipun utang masih gede, pemerintah optimistis strategi ini bakal bikin ekonomi Indonesia tetap ngebut tapi tetap aman dari jebakan utang.

Kementerian Keuangan Menkeu Prabowo Subianto Presiden Prabowo Purbaya Yudhi Sadewa Utang Negara

Infografis

Terkini

Arema FC Bungkam PSIM 3-1

Arema FC berhasil menutup kompetisi BRI Super League 2025/2026 dengan membungkam PSIM Yogyakarta, 3-1, di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, Jumat (22/5).

Footage 19:41 WIB