Pemerintah Genjot Penyaluran KUR, Target Serap 9,5 Juta Pekerja di Tahun Ini
astakom.com, Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam mendorong sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional.
Salah satu langkah nyata yang dilakukan pemerintah, yakni melalui penyelenggaraan Akad Massal Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 800.000 debitur di 38 provinsi.
Kegiatan yang merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan produktivitas UMKM, sekaligus memperluas kesempatan kerja di sektor ekonomi rakyat.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman menyampaikan optimismenya bahwa penyaluran KUR 2025 senilai Rp300 triliun kepada 2,34 juta debitur baru dan 1,17 juta debitur graduasi akan memberikan dampak signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja nasional.
“Dari total target sekitar 3,5 juta debitur yang kita distribusikan melalui program KUR, setiap entitas usaha mampu menyerap 2 hingga 3 tenaga kerja. Artinya, ada sekitar 7 hingga 9,5 juta pekerja yang akan terserap melalui program KUR ini,” ujar Maman, dikutip astakom.com, Rabu (22/10).
Ia mengungkapkan, nilai KUR hingga saat ini telah menembus lebih dari Rp218 triliun, yang disalurkan kepada lebih dari 3,7 juta debitur UMKM, baik itu debitur baru maupun debitur graduasi.
60 Persen KUR Disalurkan ke Sektor Produksi
Pemerintah mencatat tonggak sejarah baru pada tahun 2025 dengan menyalurkan 60,6 persen atau Rp132,5 triliun dari total dana KUR ke sektor produksi, yang mencakup industri pengolahan, pertanian, perikanan, dan manufaktur.“Alhamdulillah, berkat arahan Bapak Presiden, untuk pertama kalinya di era Presiden Prabowo Subianto, alokasi KUR ke sektor produksi mencapai 60 persen, sebuah capaian yang belum pernah terjadi sebelumnya,” ujar Menteri Maman.
Menurutnya, penyaluran KUR ke sektor produktif memiliki arti strategis karena memberikan efek ekonomi yang lebih luas. “Kenapa angka 60 persen ini penting? Karena saat KUR dialokasikan ke sektor produksi, dampak ekonominya jauh lebih luas dan penyerapan tenaga kerjanya lebih besar,” tambahnya.
Meski mencatat capaian signifikan, Menteri Maman mengakui masih ada sejumlah catatan penting dalam distribusi KUR. Ia menekankan pentingnya menjaga sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga keuangan untuk memperkuat dukungan bagi UMKM di seluruh Indonesia.
“Momentum akad massal ini harus menjadi komitmen bersama antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan untuk terus memperkuat dukungan terhadap pengusaha UMKM di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pentingnya menjaga fokus penyaluran KUR ke sektor produktif agar dampaknya dapat langsung dirasakan masyarakat.
“Usaha-usaha produktif biasanya mempekerjakan tiga sampai lima tenaga kerja. Jadi, peningkatan KUR di sektor ini akan menambah jumlah tenaga kerja di bidang wirausaha,” kata Airlangga.
Ia menambahkan, pemerintah bersama Menteri Maman akan terus meningkatkan target penyaluran KUR ke sektor produksi dari 60 persen pada 2025 menjadi 62 persen pada 2026.
“Langkah ini merupakan bagian dari strategi berkelanjutan untuk memperkuat struktur ekonomi produktif nasional serta memastikan KUR menjadi instrumen efektif dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.
Kini, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi salah satu instrumen utama dalam memperkuat struktur ekonomi nasional berbasis kerakyatan. Melalui sinergi lintas sektor dan pemerataan akses pembiayaan, KUR diharapkan mampu menciptakan UMKM tangguh, memperluas basis tenaga kerja produktif, serta memperkuat fondasi ekonomi nasional dari akar rumput.
Dengan realisasi penyaluran yang terus meningkat dan porsi sektor produksi yang kini mendominasi, pemerintah optimistis KUR akan terus menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di seluruh Indonesia.
