Prabowo Minta Purbaya Taruh Sebagian Uang Korupsi CPO Rp 13 Triliun ke LPDP

astakom.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengalokasikan sebagian dana sebesar Rp 13 triliun hasil pengembalian kasus korupsi CPO atau minyak sawit mentah untuk memperkuat dana abadi pendidikan yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya di Sidang Kabinet Paripurna, yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (20/10)

“Mungkin yang Rp 13 triliun disumbangkan atau diambil oleh jaksa agung, hari ini diserahkan menteri keuangan, mungkin menteri keuangan, mungkin sebagian bisa kita taruh di LPDP untuk masa depan ya,” ujar Prabowo, dikutip astakom.com, Senin (20/10).

Langkah tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo tak hanya fokus pada penegakan hukum terhadap korupsi, tetapi juga mengarahkan hasil sitaan dari para koruptor untuk memperkuat investasi sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Prabowo dalam kesempatan itu turut menyampaikan niatnya, bahwa pemerintah akan menambah alokasi dana LPDP tak hanya dari hasil pengembalian uang negara melalui penindakan kasus korupsi, tetapi juga dari hasil efisiensi anggaran yang telah dilakukan selama setahun pemerintahan berjalan.

“LPDP akan saya tambahkan. Uang-uang dari sisa efisiensi penghematan, uang-uang yang kita dapat dari koruptor-koruptor itu sebagian besar kita investasi di LPDP,” tegasnya, dikutip dari Antara.

Dengan rencana alokasi dana hasil korupsi ini ke LPDP, Prabowo ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikembalikan kepada negara tidak hanya berhenti di kas negara, tetapi bertransformasi menjadi investasi jangka panjang bagi generasi penerus bangsa.

Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan uang pengganti kerugian perekonomian negara dari hasil penindakan kasus korupsi ekspor CPO senilai Rp 13,255 triliun kepada pemerintah.

Penyerahan tersebut dilakukan secara simbolis di Gedung Utama Kejaksaan Agung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Burhanuddin, dana tersebut berasal dari tiga grup perusahaan besar yang terlibat dalam kasus korupsi CPO, yakni Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group.

“Wilmar Group telah menyerahkan Rp 11,88 triliun, Permata Hijau Group Rp 1,86 miliar, dan Musim Mas Group sebesar Rp 1,8 triliun. Total uang yang telah dikembalikan sebesar Rp 13,255 triliun,” jelasnya.

Dari total kerugian perekonomian negara sebesar Rp 17 triliun, masih terdapat selisih sekitar Rp 4,4 triliun yang belum dikembalikan oleh Musim Mas Group dan Permata Hijau Group.

Adapun kasus korupsi ekspor CPO tersebut bermula dari krisis minyak goreng pada awal 2022, ketika masyarakat mengalami kelangkaan pasokan dan harga melambung tinggi.

Hasil investigasi mengungkap adanya pelanggaran kewajiban pasokan domestik (Domestic Market Obligation/DMO) oleh sejumlah korporasi besar. Mereka lebih memilih mengekspor CPO karena harga internasional yang saat itu mencapai US$1.628 per ton atau sekitar Rp23,6 juta, jauh lebih tinggi dibanding harga domestik Rp14.250 per liter.

Gen Z Takeaway

Pemerintah juga janji bakal tambah dana LPDP dari efisiensi anggaran, jadi makin banyak kesempatan beasiswa dan riset keren ke depan. Intinya, korupsi dibasmi, pendidikannya naik kelas. Win-win buat masa depan Indonesia!