Indonesia Sah Capai Swasembada Pangan di Setahun Pemerintahan Prabowo, Ini Buktinya
astakom.com, Jakarta – Indonesia resmi mencapai swasembada beras hanya dalam setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Capaian ini ditegaskan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), yang menyebut bahwa pada tahun 2025 Indonesia tidak lagi mengimpor beras.
“Tahun lalu Pak Mentan (Menteri Pertanian Amran Sulaiman), kita impor 4,5 juta (ton). Tahun 2024 ini saya masih Mendag (Menteri Perdagangan)-nya, jadi saya agak hafal ini, ini kita impor 4,52 juta ton, sekarang tahun 2025 nol, tidak ada,” ujar Zulhas di Jakarta, dikutip astakom.com, Selasa (21/10).
Menurutnya, meskipun impor beras dihentikan, stok beras nasional masih dalam kondisi aman. “Stok kita di gudang Bulog ada 3,8 juta ton. Jadi kita sudah tidak impor, tapi stoknya ada 3,8 (juta ton),” ujarnya.
Zulhas menyebut keberanian Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menyatakan Indonesia tidak akan mengimpor beras hingga akhir tahun adalah bukti nyata keberhasilan swasembada. “Oleh karena itu Mentan (Amran) sudah berani mengatakan sampai Desember kita tidak impor beras. Artinya kita sudah swasembada pangan,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta tim lapangan yang telah bekerja keras mewujudkan capaian besar ini. “Pak Mentan, Mas Trenggono (Menteri Kelautan dan Perikanan), dan tim semua, terima kasih banyak atas kerja mereka Pak, saya di sini hanya koordinir saja,” tutur Zulhas.
Lebih lanjut, Zulhas menegaskan bahwa capaian swasembada pangan ini bukanlah hasil kebetulan, melainkan buah kerja konkret dan kebijakan cepat pemerintah. “Apa yang dilakukan teman-teman sederhana sebetulnya, kok bisa? Orang bilang mana mungkin (pertumbuhan ekonomi) tumbuh 6%, mana mungkin 7%, mana mungkin swasembada, apalagi target swasembada pangan yang sebelumnya 4 tahun jadi cuma setahun. Walaupun kadang-kadang teman-teman timnya sampai sakit-sakit kerjanya, nggak ada libur,” jelasnya.
Faktor utama lonjakan produksi padi, kata Zulhas, terletak pada efisiensi lahan dan percepatan kebijakan pemerintah. “Pertama dilihat dulu luas sawahnya 7,5 juta hektare, tertanam 10 juta hektare. Berarti ada yang miss, ada yang 2 kali, ada yang 1 kali. Maka enaknya kalau sama-sama perjuangannya itu cepat Pak, lapor Presiden, cuma 2 hari keluar Inpres (Instruksi Presiden),” ujarnya.
Kebijakan strategis seperti pembangunan irigasi dan percepatan distribusi pupuk juga menjadi kunci keberhasilan. “Lahir Inpres sudah, bangun irigasi. Dulu nggak boleh pemerintah pusat (ikut bangun irigasi), karena itu tugasnya Pak Gubernur. Tiga hari selesai, bangun irigasi, ada yang sudah berhasil, ada yang belum,” terang Zulhas.
Tak hanya itu, pemerintah juga mempercepat distribusi pupuk agar tiba sebelum masa tanam. “Apalagi distribusi pupuk. Mentan pupuk rumit potong, dipangkas, satu minggu lahir Inpres. Dulu pupuk hadir biasanya itu waktu panen, pas panen baru pupuk hadir, ini pupuk hadir sebelum tanam,” katanya.
Hasilnya, produksi beras nasional meningkat hampir 13 persen. “Baru beberapa itemnya dikerjakan, produksi kita tadi naik hampir 13 persen,” ungkapnya.
Selain itu, pemerintah menaikkan harga gabah menjadi Rp6.500 per kg melalui kebijakan Bulog agar petani memperoleh keuntungan lebih besar. “Artinya petani memiliki dua keuntungan, terbukti pertama harganya dinaikkan oleh Bulog keluar Inpres, usulan Pak Mentan ya, gabah jadi Rp6.500 per kg dari Rp6.000, cepat juga itu satu minggu Inpres keluar,” papar Zulhas.
Zulhas menegaskan, langkah ini adalah bentuk nyata keberpihakan negara terhadap petani. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada institusi TNI yang telah turut serta dalam mengawal program-program pro rakyat.
“Tidak mudah Pak biasanya harga gabah Rp6.000 per kg, di bawah Rp5.000 per kg, tengkulak-tengkulak luar biasa. Nah ini terima kasih TNI bantu kita ya, Polri juga bantu kita,” pungkasnya.
