Menkeu Mau Alihkan Anggaran K/L Tak Terserap untuk Bayar Utang
astakom.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang tidak terserap hingga akhir Oktober 2025 berpotensi dialihkan untuk membayar utang negara.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga efisiensi fiskal, sekaligus memperkuat posisi keuangan nasional.
“Kalau mereka nggak bisa menyerap juga, saya pindahkan anggarannya ke tempat lain atau saya kurangi utang atau saya pakai untuk bayar utang,” ujar Purbaya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (16/10), dikutip astakom.com.
Purbaya menekankan, bahwa kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk menargetkan kementerian tertentu, melainkan sebagai dorongan agar setiap K/L dapat mempercepat penyerapan anggaran untuk program-program yang jelas berdampak pada negara dan rakyat.
“Masih ada dua minggu, kita lihat sampai akhir Oktober seperti apa. Kalau akhir Oktober belum menyerap juga, dan rencananya nggak terlalu jelas, saya potong,” tegasnya.
Realisasi Belanja Masih Rendah
Kebijakan pengalihan anggaran K/L tersebut merupakan langkah Purbaya, seiring dengan realisasi belanja sejumlah K/L yang masih rendah, khususnya K/L dengan pagu anggaran besar.Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara menyebut, realisasi belanja K/L secara keseluruhan sampai dengan periode akhir September 2025 baru mencapai 62,8 persen dari total proyeksi.
“Beberapa K/L dengan anggaran besar kami soroti karena penyerapannya masih di bawah 50 persen,” jelas Suahasil dalam konferensi pers, Selasa (14/10).
Dari 15 K/L penerima pagu anggaran terbesar, Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi yang paling rendah dengan realisasi 16,9 persen atau Rp19,7 triliun dari total Rp116,6 triliun.
Sementara Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat realisasi 48,2 persen dari Rp85,7 triliun, dan Kementerian Pertanian (Kementan) baru menyerap 32,8 persen atau sekitar Rp9 triliun dari total Rp27,3 triliun.
Adapun total realisasi belanja dari 15 K/L dengan pagu anggaran besar itu tercatat sebesar Rp692 triliun atau 63,1 persen, dari pagu yang ditetapkan di tahun ini sebesar Rp1.097,3 triliun.
Pemerintah Dorong Optimalisasi Serapan Anggaran
Menkeu dan Wamenkeu sama-sama menegaskan pentingnya percepatan realisasi anggaran demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan mencapai 8 persen pada 2029 mendatang.Pemerintah mendorong agar K/L segera melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa, memperkuat monitoring rencana penggunaan dana, serta memastikan termin pembiayaan berjalan sesuai jadwal.
“Optimalisasi belanja menjadi kunci agar APBN benar-benar bekerja untuk rakyat. Setiap rupiah yang tidak terserap adalah potensi manfaat yang tertunda,” kata Suahasil.
Gen Z Takeaway
Kalau duit negara nggak dipakai sesuai rencana, ya balik ke kas buat bayar utang, literally. Menkeu Purbaya lagi nggak mau main-main sama K/L yang slow respon nyerap anggaran. Dia bilang, “Kalau nggak bisa nyerap, saya potong!”Efisiensi itu bukan cuma soal ngirit, tapi soal tanggung jawab. Bayangin aja, tiap rupiah yang nganggur berarti ada program buat rakyat yang ketunda. Jadi, vibe-nya bukan sekadar “hemat,” tapi do something that actually matters.
