Sabtu, 14 Mar 2026
Sabtu, 14 Maret 2026

Otorita IKN: Tidak Ada Biaya Masuk, Stop Pungli di Kawasan Nusantara

astakom, Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menegaskan bahwa masyarakat tidak dikenakan biaya apapun untuk berkunjung ke Kawasan IKN, terutama di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Hal ini disampaikan langsung oleh Staf Khusus Kepala Otorita IKN sekaligus Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw, di Kalimantan Timur.

“OIKN tidak pernah mensyaratkan pembayaran dalam bentuk apapun bagi masyarakat yang ingin mengunjungi kawasan IKN,” ujar Troy, dikutip Astakom.

Masyarakat dipersilakan untuk datang setiap hari, termasuk pada akhir pekan (Sabtu dan Minggu), guna menyaksikan langsung perkembangan pembangunan IKN dan menikmati sejumlah ruang publik yang telah tersedia, seperti Plaza Seremoni, Istana Garuda, Kantor Kementerian Koordinator, dan Taman Kusuma Bangsa.

Otorita IKN juga meminta pengunjung untuk tetap mematuhi arahan petugas ketertiban dan keamanan. Saat berlangsungnya acara berskala besar, kendaraan pribadi diperbolehkan masuk ke area parkir sekitar KIPP, dengan syarat mengikuti rambu-rambu dan instruksi petugas.

Lebih lanjut, Troy mengimbau agar setiap pengunjung turut menjaga kenyamanan dan kebersihan kawasan dengan tidak merokok di ruang publik, membuang sampah pada tempatnya, serta tidak merusak tanaman dan fasilitas umum.

Menanggapi adanya praktik pungutan liar yang mulai marak dilaporkan oleh masyarakat, Troy menegaskan, “Tidak ada pungutan apapun bagi masyarakat yang ingin berkunjung ke KIPP di IKN. Laporkan kepada kami jika mengalami pungutan liar di lapangan!”

Ia menekankan bahwa setiap bentuk pungli, termasuk pungutan parkir tidak resmi, adalah tindakan ilegal yang harus segera dihentikan. Otorita IKN telah membuka kanal pengaduan resmi bagi masyarakat yang menemukan atau menjadi korban pungli di kawasan IKN.

Setiap laporan yang masuk akan diproses sesuai hukum dan peraturan yang berlaku, sebagai bentuk komitmen OIKN dalam menjaga keterbukaan, ketertiban, dan citra positif pembangunan IKN sebagai kota dunia yang inklusif dan transparan.

Untuk informasi dan pengaduan lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Hotline Resmi Otorita IKN di nomor: 0811 5999 767.

“Mari bersama-sama segenap komponen masyarakat, kita menumbuhkan kebanggaan IKN menjadi kota yang layak dan nyaman huni serta dicintai dan menjadi kota dunia untuk semua. Bersama kita jaga dan bangun IKN,” tutup Troy, dikutip Astakom.

Feed Update

Presiden Prabowo dan Jajarannya Membayar Zakat, Baznas: Teladan Pemimpin Dorong Kepercayaan Publik

astakom.com, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto hingga jajaran menteri, wakil menteri Kabinet Merah Putih membayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Istana...

Anak Buah Prabowo Apresiasi Persiapan Pengamanan Nyepi dan Lebaran 2026

Astakom.com, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, memberikan apresiasi kepada jajaran Polri atas kesiapan mereka dalam mengamankan...

Sekolah Rakyat Diperluas, Budiman Sudjatmiko: Langkah Strategis Putus Rantai Kemiskinan

astakom.com, Jakarta — Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, menilai program Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda merupakan langkah strategis pemerintah...

Kemenkes Dukung PP Tunas, Soroti Dampak Kesehatan Anak

astakom.com, Jakarta - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) menyatakan dukungannya terhadap penguatan kebijakan perlindungan anak di ruang digital yang tengah didorong pemerintah melalui sejumlah...

Para Aktivis Internasional Apresiasi Presiden Prabowo: Presiden Paling Peduli Konservasi Gajah!

astakom.com, Jakarta — Presiden RI Prabowo Subianto menyiapkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang penyelamatan populasi dan habitat gajah sebagai langkah intervensi negara melindungi satwa. Rencana Presiden...

Presiden Prabowo Siapkan Inpres Penyelamatan Populasi Gajah Sumatera dan Kalimantan

astakom.com, Jakarta — Presiden RI Prabowo Subianto menyiapkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang penyelamatan populasi dan habitat gajah sebagai langkah intervensi negara melindungi satwa. Hal itu...