astakom, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati kembali menyoroti soal kualitas belanja negara. Menurutnya, tantangan utama bukan lagi sekadar jumlah anggaran, melainkan strategi dan efektivitas penggunaannya.
Untuk itu, Bendahara negara tersebut menuntut jajarannya untuk melakukan reformasi agar tata kelola belanja negara dibebaskan dari belitan yang birokrasi rumit, demi menciptakan dampak nyata bagi rakyat.
“Tantangan di bidang belanja adalah kualitas belanja, akuntabilitas belanja, bagaimana kita bisa mendukung belanja tanpa ruwet birokrasi, tanpa mempersulit, dan berbelit-belit,” ujar Sri Mulyani dalam acara pelantikan pejabat eselon II Kemenkeu, dikutip astakom.com, Sabtu (14/6).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks penguatan tiga Ditjen yang memiliki mandat mengelola belanja negara, yakni Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb).
Menurut Sri Mulyani, setiap pejabat di unit-unit tersebut harus bekerja ekstra memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Ia pun menggarisbawahi pentingnya perencanaan yang matang, pelaksanaan yang efisien, serta pengawasan yang ketat dalam memastikan efektivitas anggaran negara.
“Pastikan bahwa seluruh rupiah yang dikumpulkan dan dibelanjakan, dikelola untuk kemakmuran masyarakat, untuk mencapai keadilan dan kemakmuran, serta peradaban bagi Indonesia,” tegasnya.
Ia juga mengaitkan urgensi perbaikan belanja negara dengan kesinambungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama di tengah meningkatnya kebutuhan anggaran dari tahun ke tahun.
Belanja negara yang tidak berkualitas, menurutnya, justru dapat menggerus kepercayaan publik terhadap APBN sebagai instrumen pembangunan nasional.
Dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Sri Mulyani menyinggung perlunya dukungan penuh dari jajaran Kemenkeu terhadap berbagai program prioritas yang tertuang dalam Asta Cita.
“Stakeholders selalu minta belanja lebih, termasuk kementerian, lembaga, daerah, atau masyarakat. Mereka merasa berhak melihat kehadiran negara melalui belanja yang dirasakan manfaat langsung oleh mereka,” kata Sri Mulyani.
Dengan tekanan dari banyak pihak dan ekspektasi yang semakin tinggi, Sri Mulyani menekankan bahwa belanja negara tak hanya soal penyerapan anggaran, tapi juga tentang memastikan bahwa dana tersebut menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan.
