Ketua Komisi III DPR Tekankan RUU Perampasan Aset Nggak Boleh Jadi Alat Politik Kekuasaan
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman ingatkan RUU Perampasan Aset tak boleh jadi alat politik penguasa, aparat harus berintegritas tanpa kriminalisasi.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman ingatkan RUU Perampasan Aset tak boleh jadi alat politik penguasa, aparat harus berintegritas tanpa kriminalisasi.
Tuntutan agar RUU Perampasan Aset tak berakhir jadi produk hukum sekadar "lip service" atau formalitas belakangan makin nyaring disuarakan.
DPR mendorong RUU Perampasan Aset berlaku untuk semua tindak pidana, termasuk korupsi, narkotika, perbankan, dan perpajakan, tanpa celah hukum.
DPR dan pemerintah sepakat target RAPBN 2027: ekonomi tumbuh 6%, inflasi 2,5%, rupiah Rp17.500/USD, dan 2,57–3,49 juta lapangan kerja baru.
Mulan Jameela & Pertamina bangun sumur bor di Garut-Tasik demi air bersih warga. “Semoga bermanfaat Aamiin,” ucapnya. Proyek bakal berlanjut ke desa lain!
DPR menerima 9.205 pengaduan warga dan menindaklanjutinya lewat 42 Panja serta 736 rapat kerja demi pengawasan yang berdampak nyata.
DPR sahkan Destry Damayanti, Aida S. Budiman, dan Solikin M. Juhro sebagai jajaran Dewan Gubernur BI periode 2026-2031 di Jakarta, Selasa (01/09/2026).
Komisi III DPR RI menegaskan UU Perampasan Aset harus diawasi ketat agar efektif memberantas kejahatan tanpa jadi alat kekuasaan atau tetap merugikan warga.
Polda Metro Jaya menetapkan 45 tersangka dari 6 klaster peran terkait kerusuhan usai demonstrasi di gedung DPR/MPR, termasuk penggerak dan perusak fasilitas.
DPR dorong Pemda Kalbar sediakan sumur bor dan atasi krisis air akibat El Nino & kemarau panjang hingga Nov 2026.