DPR Resmi Sahkan UU Satu Data Indonesia, AI dan Blockchain Masuk Aturan Baru
Tata kelola data nasional Indonesia resmi punya payung hukum baru.
Tata kelola data nasional Indonesia resmi punya payung hukum baru.
DPR menghormati putusan MK yang menolak gugatan syarat pendidikan Gibran. Dasco menyebut parlemen masih mempelajari detail putusan tersebut.
RUU Perampasan Aset resmi jadi usul DPR dan ditargetkan rampung 15 Desember 2026. Publik minta aturan ini tak jadi alat kekuasaan atau pemerasan aparat.
DPR sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, memperkuat hak pekerja sekaligus memberi kepastian hukum bagi dunia usaha di tengah perubahan kerja era digital.
Reshuffle pemerintahan diharapkan jadi momentum konsolidasi dan penguatan kinerja, dengan pejabat baru dituntut membuktikan hasil nyata bagi masyarakat luas.
Komisi III DPR sudah mendengar aspirasi dari hampir 60 pihak melalui RDPU terkait penyusunan RUU tentang Perampasan Aset.
DPR menargetkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan paling lambat 8 Oktober 2026, dengan menyelaraskan kepentingan pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
Ombudsman temukan dugaan pungli hingga Rp250 juta untuk penggunaan HP di Rutan Pondok Bambu, selain masalah hunian, air bersih, dan APAR yang kedaluwarsa!
Komisi II DPR meminta Ombudsman transparan soal temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong untuk memastikan pengawasan pelayanan umum tetap objektif.
Komisi XIII DPR RI akan cek langsung Lapas Cibinong untuk mencocokkan data dengan fakta lapangan dan mengusut temuan fasilitas mewah di sana.