Rapat Paripurna DPR Dibatalkan Usai Gibran Resmi Mundur dari Wapres
astakom.com, Jakarta — Rapat Paripurna DPR yang dijadwalkan membahas usulan Hak Menyampaikan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi dibatalkan.
Keputusan ini diambil setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Pembatalan tersebut tertuang dalam surat pemberitahuan yang dikonfirmasi para awak media dari Jakarta, Kamis (12/11/2026).
“Pelaksanaan rapat paripurna yang semula akan dilaksanakan pada 12 November 2026 pukul 14.00 WIB dibatalkan,” tulis surat pembatalan rapat paripurna tersebut.
Jadwal Paripurna sebelumnya
DPR RI dijadwalkan menggelar Sidang Paripurna ke-12 Masa Sidang II Tahun Sidang 2026-2027 pada Kamis (12/11/2026).
Salah satu agenda yang akan dibahas adalah pengumuman usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) anggota DPR RI.
Selain itu, rapat paripurna akan membahas pandangan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang yang merupakan usul inisiatif Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Agenda tersebut dilanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk menetapkannya sebagai RUU usul DPR RI.
DPR juga akan membahas persetujuan perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Statistik sebelum dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
Gibran serahkan surat pengunduran diri ke MPR
Di tengah bergulirnya usulan tersebut, Gibran mengambil langkah dengan menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya kepada MPR pada Kamis siang.
MPR kemudian bergerak cepat menindaklanjuti surat tersebut dengan menggelar rapat pimpinan untuk membahas pengunduran diri Gibran.
Sementara itu, pembatalan rapat paripurna DPR turut dikonfirmasi Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin. Ia diketahui menjadi salah satu anggota dewan yang ikut mengusulkan HMP.
Khozin menyatakan menghormati keputusan Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Menurutnya, setelah Gibran resmi mengajukan pengunduran diri, usulan HMP yang sebelumnya disampaikan anggota DPR sudah tidak memiliki relevansi untuk diteruskan.
Dengan demikian, agenda pembahasan HMP yang semula dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR pada 12 November 2026 tidak lagi dilanjutkan. (aLf/RaM)
Gen Z Takeaway
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka menjadi alasan dibatalkannya Rapat Paripurna DPR yang semula dijadwalkan membahas usulan Hak Menyampaikan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wapres. Setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR, usulan yang didukung sedikitnya 120 anggota DPR dinilai tidak lagi relevan untuk dilanjutkan.
