Muncul Inisial TK di Kasus Penyadapan Presiden, Diperintah Ahrie Sonta buat Pengawasan
astakom.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap adanya sosok inisial TK yang ia sebut berperan melakukan pengawasan atau surveillance. Inisial tersebut muncul saat rapat kerja antara Polri dengan Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).
Dalam kasus ini, Eks Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi ditetapkan sebagai tersangka. Awalnya, Kapolri Suyudi membeberkan saat ini penyidik tengah mendalami peran dari Irjen Ahrie Sonta yang diduga memerintahkan seseorang berinisial TK melakukan pengawasan atau surveillance.
Saat itu, diketahui Irjen Ahrie Sonta tengah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Plt Kabagmon) Polri pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026. Urutannya, Irjen Ahrie Sonta menerima perintah dari Jenderal Listyo Sigit terkait penyadapan. Perintah itu kemudian diteruskan Ahrie Sonta ke operator tanpa permohonan resmi penyidik. Selain melaporkan hasil penyadapan kepada LSP, Irjen Ahrie Sonta memberikan tugas pengawasan kepada TK.
“Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” kata Kapolri Suyudi.
Kendati demikian, Kapolri Suyudi belum mendalami siapa yang menjadi sasaran kegiatan surveillance tersebut maupun bentuk pengawasan yang diduga diperintahkan Irjen Ahrie Sonta.
Alur Perintah Lisan Melalui Jalur Atensi Tanpa Verifikasi
Dalam proses penyidikan, polisi menemukan dugaan penggunaan jalur internal tidak resmi yang dinamakan jalur atensi guna menjalankan penyadapan di luar prosedur hukum. Perintah penyadapan mengalir secara berjenjang, disampaikan baik secara lisan maupun lewat pesan WhatsApp.
“Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS,” ungkap Kapolri Suyudi.
Nomor telepon yang menjadi target sasaran kemudian langsung diinput ke dalam sistem LIMS tanpa melalui proses verifikasi keterkaitan dengan suatu perkara pidana.
Penahanan Tersangka hingga Pemeriksaan 28 Saksi dan 6 Ahli
Dari hasil pengembangan penyidikan atas laporan tersebut, polisi menetapkan AS sebagai tersangka pada 1 November 2026 dan langsung melakukan penahanan terhadapnya keesokan harinya. Penyidikan terus bergulir hingga menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Jenderal LSP, SU, dan EH.
Untuk memperkuat pembuktian, penyidik Bareskrim Polri telah memeriksa sebanyak 28 orang saksi serta enam orang ahli, sekaligus menyita berbagai perangkat elektronik dan dokumen penyadapan sebagai barang bukti. (RaM)
Gen Z Takeaway
Beneran definisi sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga niat hati mau nutupin jejak lewat perintah bubarin grup WA dan hapus rekaman suara di sistem LIMS sama PenlinkX, eh malah bikin pelapor curiga sampai nekat lapor ke SPKT Bareskrim Polri! Dari satu laporan rahasia itu, kebongkar deh alur perintah jalur atensi yang melibatkan Jenderal LSP, SU, EH, dan Irjen Ahrie Sonta, dan sekarang penyidik sudah kantongi keterangan 28 saksi, 6 ahli, plus segudang bukti elektronik buat nuntasin kasus ini sampai ke akar-akarnya ya guys.
