Polri Komitmen Berantas Calo Kerja, Kapolri Perintahkan Sikat Pungli di Kawasan Industri
astakom.com, Jakarta — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengambil langkah tegas untuk memberantas praktik percaloan dan pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen tenaga kerja di kawasan industri. Polri menyatakan perang terhadap oknum yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan.
Komitmen tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto saat meluncurkan program nasional Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) sekaligus menggelar uji kompetensi satpam di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026).
Di hadapan Menteri Ketenagakerjaan, Menteri UMKM, Menteri Desa dan PDT, serta unsur Forkopimda Jawa Barat, Kapolri menginstruksikan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) dan seluruh Kapolda untuk menindak tegas para calo yang meresahkan pencari kerja.
"Saya perintahkan kepada seluruh jajaran, Kabareskrim, para Kapolda, untuk melakukan penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku dan calo-calo yang selalu meresahkan masyarakat pencari kerja. Jangan ragu-ragu, jangan takut. Praktik premanisme seperti ini harus kita tindak tegas dan berikan sanksi hukum," ujar Suyudi di Kota Bandung.
Calo kerja dinilai ganggu iklim investasi
Jenderal Polisi Suyudi menyoroti praktik percaloan yang marak terjadi di sekitar kawasan industri. Modus tersebut diduga tidak hanya melibatkan pihak luar perusahaan, tetapi juga berpotensi dilakukan oleh oknum internal perusahaan.
Menurutnya, praktik ilegal itu tidak sekadar merugikan kondisi ekonomi pencari kerja. Keberadaan calo dan pungli juga dapat mengganggu iklim investasi serta melemahkan kepastian hukum di daerah.
Untuk mempercepat penanganan, Polri menyiapkan sejumlah saluran pengaduan masyarakat. Salah satunya melalui layanan bebas pulsa Call Center 110.
Selain itu, Polri akan mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas di tingkat desa dan kelurahan serta memperkuat koordinasi dengan sistem pengamanan internal masing-masing perusahaan.
Poliran jadi jembatan rekrutmen kerja bersih
Kapolri menegaskan, program Poliran bukan untuk mengambil alih kewenangan kementerian, pemerintah daerah, maupun asosiasi dunia usaha.
Program tersebut justru dirancang sebagai wadah fasilitasi dan kolaborasi lintas sektor. Tujuannya mempertemukan pencari kerja dengan penyedia layanan penyaluran tenaga kerja tanpa dibebani biaya ilegal.
Melalui kolaborasi tersebut, Polri ingin memastikan proses pencarian hingga penyaluran pekerjaan berjalan transparan dan bebas dari praktik percaloan.
"Kolaborasi ini harus dibangun di atas kepercayaan. Karena itu saya memerintahkan seluruh jajaran untuk memastikan rekrutmen, pelatihan, dan penyaluran kerja bersih dari calo dan pungutan," tegasnya. (aLf/RaM)
Gen Z Takeaway
Polri menegaskan komitmennya memberantas praktik percaloan dan pungli dalam rekrutmen tenaga kerja melalui program Poliran. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menginstruksikan seluruh jajaran menindak tegas oknum calo serta memperkuat layanan pengaduan dan kolaborasi lintas sektor demi menciptakan proses rekrutmen yang transparan, aman, dan bebas biaya ilegal.
