Komisi III DPR Dorong Empat Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Dijerat Pasal Makar
astakom.com, Jakarta – Penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki perkembangan baru. Komisi III DPR RI meminta Polri mendalami penerapan pasal makar terhadap empat perwira tinggi yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Gedung DPR RI, pada Kamis (12/11/2026). Pembahasan dalam forum tersebut mencakup dugaan penyadapan, akses ilegal, hingga penghilangan data elektronik yang dikaitkan dengan para tersangka.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai rangkaian perbuatan yang disangkakan kepada para tersangka masuk dalam kategori tindak pidana makar. Karena itu, pihaknya meminta kepolisian mempertimbangkan penerapan pasal tersebut sekaligus menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Komisi III soroti dugaan makar
Dalam kesimpulan rapat, Komisi III DPR menegaskan pandangannya mengenai dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penyadapan dan akses ilegal tersebut.
“Komisi III DPR RI menegaskan bahwa tindak pidana penyadapan atau ilegal akses atau penghilangan data elektronik yang dilakukan oleh para tersangka merupakan tindak pidana makar,” kata Habiburokhman dalam membacakan kesimpulan rapat.
Ia kemudian meminta Kapolri beserta jajarannya mengusut perkara tersebut dengan mempertimbangkan penerapan pasal makar terhadap para tersangka. DPR juga mendorong penyidik menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
Selain menyampaikan kesimpulan, Komisi III memberikan apresiasi terhadap langkah kepolisian dalam mengungkap perkara tersebut. Penanganannya tetap diminta berjalan secara profesional sesuai ketentuan hukum.
Kapolri masih dalami unsur makar
Menanggapi masukan anggota Komisi III DPR, Kapolri Suyudi Ario Seto menyatakan Polri menerima berbagai pandangan mengenai kemungkinan penerapan pasal makar. Namun, kepolisian masih membutuhkan petunjuk dan alat bukti untuk memastikan terpenuhinya unsur pidana tersebut.
Suyudi menjelaskan bahwa penyidik melakukan pendalaman melalui analisis intelijen dan proses penyidikan untuk mengungkap dugaan perbuatan yang berkaitan dengan perkara tersebut.
“Sampai saat ini dugaan perbuatan dan/atau permufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah masih memerlukan pendalaman lebih lanjut,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, pada Kamis (12/11/2026).
Dalam kesempatan yang sama, Suyudi juga menyampaikan keyakinannya bahwa masukan dari anggota DPR dapat ditindaklanjuti melalui proses pembuktian.
“Tentunya ini perlu sebuah upaya baik secara analisa intelijen kemudian juga dari para penyidik kami yang sudah kami tugaskan untuk bisa mengungkap ini dan kami yakin bahwa apa yang bapak-bapak tadi sampaikan ini bisa kami buktikan insya Allah,” kata Suyudi.
Ia turut menegaskan bahwa penanganan perkara harus dilakukan secara tegas tanpa mengesampingkan prosedur dan etika penyidikan.
“Tegas namun tetap mengedepankan upaya-upaya penyidikan yang profesional prosedural dan proposional dan juga etis,” ucap dia.
Dengan demikian, dorongan Komisi III DPR untuk menerapkan pasal makar masih harus ditindaklanjuti melalui pembuktian oleh penyidik. Penentuan unsur pidana tetap menjadi bagian dari proses hukum yang berjalan.
Empat Jenderal masuk daftar tersangka
Dalam perkembangan perkara ini, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka. Mereka adalah Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.
Slamet Uliandi merupakan tersangka baru yang diumumkan dalam perkembangan pengusutan kasus tersebut.
Sebelumnya, penyidik telah menerapkan sejumlah ketentuan hukum yang berkaitan dengan dugaan perbuatan para tersangka. Di antaranya Pasal 258 serta Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Pasal 258 mengatur tindakan melawan hukum terhadap transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik. Sementara itu, Pasal 332 mengatur akses terhadap komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain secara sengaja dan tanpa hak.
Selain ketentuan KUHP, penyidik juga menggunakan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Aturan tersebut melarang tindakan mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain maupun milik publik tanpa hak atau secara melawan hukum.
Pengusutan masih berlanjut
Perkembangan rapat Komisi III DPR memperlihatkan adanya dorongan agar pengusutan perkara tidak hanya berfokus pada dugaan penyadapan dan akses ilegal, tetapi juga kemungkinan tindak pidana lain yang berkaitan dengan rangkaian peristiwa tersebut.
Meski demikian, dugaan makar masih memerlukan pendalaman dan pembuktian oleh kepolisian. Proses penyidikan menjadi tahap penting untuk memastikan apakah unsur-unsur pidana yang dimaksud benar-benar terpenuhi. (deA/aNs)
Gen Z Takeaway
Kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo kini berkembang ke pembahasan kemungkinan pidana makar setelah Komisi III DPR menyampaikan dorongan tersebut dalam rapat bersama Kapolri. Namun, permintaan DPR tidak otomatis membuktikan para tersangka melakukan makar. Polri masih harus mengumpulkan bukti dan mendalami unsur pidananya sebelum menentukan langkah hukum lebih lanjut.
