Ini Peran 4 Tersangka Penyadapan Presiden, Jenderal Listyo Diduga Keluarkan Perintah hingga Terima Hasil
astakom.com, Jakarta – Perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal yang turut menyasar Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan pembagian peran empat tersangka dalam rangkaian aktivitas penyadapan yang disebut berlangsung pada periode 2025–2026.
Pemaparan tersebut disampaikan Suyudi saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Kamis (12/11/2026). Dalam forum itu, ia menjelaskan bahwa masing-masing tersangka diduga memiliki keterlibatan berbeda, mulai dari pemberian perintah, persetujuan pelaksanaan, penerusan instruksi kepada operator, hingga dugaan penghapusan data hasil penyadapan.
Empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Slamet Uliandi, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Ahrie Sonta. Meski perannya berbeda, penyidik menduga keempatnya berkaitan dalam rangkaian peristiwa yang kini tengah diproses secara hukum.
Empat tersangka dengan peran berbeda
Dalam penjelasannya, Suyudi menyebut Listyo Sigit yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah sekaligus menentukan target penyadapan. Instruksi tersebut disebut disampaikan secara lisan maupun melalui WhatsApp kepada Ahrie Sonta yang saat itu menjabat sebagai Plt Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon).
Listyo juga diduga menjadi pihak yang menerima hasil akhir penyadapan. Suyudi menjelaskan dugaan peran tersebut dalam materi penyidikan yang dipaparkan kepada anggota Komisi III DPR RI.
"Pertama, Jenderal LSP, yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan," jelas Suyudi.
Sementara itu, Slamet Uliandi yang menjabat sebagai Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri pada periode 2021 hingga Oktober 2026 diduga berperan sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri. Ia disebut memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan serta meneruskan laporan hasilnya kepada Listyo.
Laporan tersebut diduga berbentuk laporan harian dan laporan analisis yang sebelumnya diterima dari Kabagmon. Dengan demikian, Slamet disebut memiliki peran dalam alur persetujuan dan penyampaian informasi hasil penyadapan.
Tersangka berikutnya, Eko Hadi Santoso, diduga menerima perintah penyadapan dari Slamet. Eko diketahui pernah menjabat sebagai Plt Kabagmon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025. Menurut pemaparan Suyudi, Eko diduga memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa disertai surat permohonan dari penyidik.
Adapun Ahrie Sonta, yang menjabat sebagai Plt Kabagmon pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026, diduga menerima instruksi dari Listyo dan meneruskannya kepada operator. Ia juga disebut melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo serta memerintahkan pihak lain untuk melakukan pengawasan atau surveillance.
Dugaan penyadapan melalui sistem LIMS
Kasus ini tidak hanya berkaitan dengan dugaan pemberian perintah, tetapi juga menyangkut proses teknis penyadapan. Dalam pemaparan di hadapan Komisi III DPR, Suyudi menjelaskan bahwa nomor telepon yang menjadi target diduga dimasukkan ke sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui verifikasi dan penyaringan terkait hubungannya dengan perkara hukum.
Tim Technical Supporting Unit (TSU) disebut berperan dalam proses memasukkan nomor tersebut ke LIMS. Sementara itu, pelaksanaan penyadapan menggunakan sistem berbeda, yakni PenLink X (PLX). Kedua sistem tersebut memiliki fungsi berbeda dalam rangkaian yang dipaparkan Kapolri.
Setelah proses penyadapan berlangsung, petugas diduga mendengarkan dan mengekspor rekaman, kemudian mengubahnya menjadi transkrip. Hasilnya selanjutnya dilaporkan secara berjenjang kepada pihak yang berada dalam alur pelaporan tersebut.
Suyudi juga menyampaikan dugaan bahwa perintah penyadapan tidak disertai surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi. Kondisi tersebut menjadi bagian dari dugaan penyimpangan prosedur yang sedang didalami penyidik.
Ahrie Sonta diduga perintahkan penghapusan rekaman dan log
Bagian lain yang turut disorot dalam perkara ini adalah dugaan penghapusan data elektronik. Menurut penjelasan Suyudi, pada Oktober 2026, data hasil penyadapan yang tersimpan dalam sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah Ahrie Sonta dan dilaksanakan oleh tim TSU.
Suyudi secara khusus menyebut dugaan perintah penghapusan rekaman suara dan log, serta pembubaran grup WhatsApp yang berkaitan dengan instruksi penyadapan.
"Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp," ujar Suyudi.
Dugaan tersebut menjadi bagian dari rangkaian penyidikan yang mencakup aktivitas penyadapan, akses terhadap sistem elektronik, serta penghapusan data. Perlu ditegaskan, seluruh peran yang dipaparkan masih merupakan dugaan dalam proses hukum, bukan kesimpulan bahwa para tersangka telah terbukti bersalah.
Sebelumnya, Polri mengumumkan tiga tersangka berinisial LSP, AS, dan EH pada 3 November 2026. Dalam perkembangan berikutnya, Slamet Uliandi turut ditetapkan sebagai tersangka sehingga jumlahnya menjadi empat orang. (deA/aNs)
Gen Z Takeaway
Kasus ini bukan sekadar soal siapa yang diduga memberi instruksi penyadapan. Rangkaian yang dipaparkan Kapolri juga mencakup proses persetujuan, penggunaan sistem LIMS dan PLX, penyampaian hasil rekaman, hingga dugaan penghapusan data elektronik. Seluruhnya masih harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan penegakan hukum. Karena itu, penting membedakan keterangan mengenai dugaan peran para tersangka dengan fakta hukum yang nantinya ditetapkan melalui proses peradilan.
