DPR bakal Gelar Paripurna Hari Ini, Usul HMP Jadi Salah Satu Agenda yang Dibahas
astakom.com, Jakarta - DPR RI dijadwalkan menggelar Sidang Paripurna ke-12 Masa Sidang II Tahun Sidang 2026-2027 pada Kamis (12/11/2026).
Salah satu agenda yang akan dibahas adalah pengumuman usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) anggota DPR RI.
Selain itu, rapat paripurna akan membahas pandangan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang yang merupakan usul inisiatif Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Agenda tersebut dilanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk menetapkannya sebagai RUU usul DPR RI.
DPR juga akan membahas persetujuan perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Statistik sebelum dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
Jadwal Paripurna bergeser ke pukul 14.00 WIB
Sebelumnya, beredar informasi bahwa Sidang Paripurna DPR RI akan berlangsung pukul 10.00 WIB. Namun, jadwal tersebut mengalami perubahan menjadi pukul 14.00 WIB.
Perubahan itu tertuang dalam Surat Nomor B/15920/LG.01.01/11/2026. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa waktu pelaksanaan rapat paripurna diundur dari jadwal sebelumnya.
"Menyusul surat kami Nomor B/15796/LG.01.01/11/2026 tanggal 11 November 2026 Hal. Undangan Rapat Paripurna yang semula akan dilaksanakan 10.00 WIB berubah menjadi 14.00 WIB" bunyi surat tersebut.
Usulan HMP soal Gibran mulai diproses
Di sisi lain, pimpinan DPR mulai memproses usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang berkaitan dengan polemik penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pembahasan awal dilakukan dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Rapat tersebut dipimpin dua Wakil Ketua DPR, yakni Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Dalam kesempatan itu, Saan membacakan hasil keputusan rapat. Ia menyebut sebanyak 120 anggota DPR telah membubuhkan tanda tangan untuk mengajukan HMP.
Namun, dalam dinamika persidangan, secara lisan terdapat 172 anggota yang disebut turut mengajukan hak tersebut terkait polemik ijazah Gibran.
Saan menjelaskan bahwa hasil rapat akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku.
"Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat 3 huruf c yaitu HMP atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres RI," kata Saan.
Gibran dikabarkan mundur
Di tengah bergulirnya proses pengajuan HMP, muncul kabar bahwa Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, turut membenarkan kabar tersebut saat dimintai keterangan.
"Pokoknya benar," ujar Ketum Projo Budi Arie.
Sebelumnya, Gibran diketahui telah menemui Presiden Prabowo pada Selasa (10/11/2026). Pertemuan tersebut disebut menjadi momen bagi Gibran untuk menyampaikan niat mengundurkan diri.
Informasi itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026). Prasetyo juga membenarkan adanya pertemuan antara Wakil Presiden Gibran dan Presiden Prabowo. (aLf/aNs)
Gen Z Takeaway
DPR RI menggelar Sidang Paripurna ke-12 pada 12 November 2026 dengan agenda pengumuman usulan hak anggota DPR, termasuk proses Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebanyak 120 anggota DPR tercatat menandatangani usulan tersebut, sementara 172 anggota disebut turut mengajukan secara lisan. Di tengah proses politik ini, muncul kabar pengunduran diri Gibran yang dibenarkan Ketua Umum Projo Budi Arie.
