BREAKING NEWS: Gibran Dikabarkan Mundur dari Wapres, Surat Diserahkan ke Presiden Prabowo di Halim
astakom.com, Jakarta – Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mengundurkan diri. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) pada Rabu (11/11/2026). Ia menyatakan surat pengunduran diri itu diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto saat keduanya bertemu di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
"Betul (Gibran mundur)," ucap Budi saat dikonfirmasi wartawan.
Budi menjelaskan penyerahan surat memang dilakukan di Lanud Halim Perdanakusuma. "(Diserahkan di Halim) betul," imbuhnya.
Tekanan Parlemen Memuncak: 120 Anggota DPR Gulirkan Hak Menyatakan Pendapat
Keputusan mengejutkan yang diambil Gibran ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Langkah mundurnya sang Wapres bertepatan dengan eskalasi tekanan politik yang makin memanas di gedung parlemen. Atmosfer Senayan bergejolak hebat setelah sebanyak 120 anggota DPR RI yang berasal dari delapan fraksi resmi mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Inisiatif tersebut menjadi jalan pembuka bagi DPR untuk menginisiasi proses pemakzulan (impeachment) terhadap Wapres Gibran. Penyampaian usulan dilakukan dalam sebuah rapat terbatas yang dihadiri oleh perwakilan seluruh fraksi serta didampingi dua pimpinan DPR, yakni Saan Mustopa dari Fraksi NasDem dan Cucun Ahmad Syamsurizal dari Fraksi PKB.
Peta dukungan pengusul pemakzulan ini tersebar secara merata di hampir seluruh lini fraksi partai politik. Berdasarkan rincian data pengusul, Fraksi PKS memimpin dengan jumlah terbanyak yaitu 28 orang. Disusul oleh Fraksi NasDem sebanyak 19 orang, Fraksi PKB 18 orang, serta Fraksi Demokrat 18 orang.
Sementara itu, Fraksi PDIP menyumbang 14 orang pengusul, Fraksi Golkar dan Gerindra masing-masing mengirimkan 11 orang wakilnya, serta Fraksi PAN dengan 1 orang pengusul. Soliditas antar-fraksi ini menunjukkan betapa kuatnya dorongan parlemen dalam merespons isu kelayakan posisi nomor dua di Republik Indonesia tersebut.
Buntut Putusan Mahkamah soal Ijazah: Syarat Legalitas Dipertanyakan
Akar masalah dari badai politik ini bertumpu pada persoalan legalitas dokumen administrasi pencalonan. Dalam paparan resminya, sebagian besar fraksi parlemen menilai bahwa Gibran sudah tidak lagi memenuhi kualifikasi serta syarat konstitusional untuk menjabat sebagai Wakil Presiden.
Keraguan mendasar ini mencuat kuat menyusul hadirnya dua putusan mahkamah yang secara spesifik mempermasalahkan keabsahan dokumen ijazah milik mantan Wali Kota Solo tersebut. Salah satu poin paling krusial datang dari putusan Mahkamah Agung (MA).
Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung secara tegas menetapkan bahwa Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah tingkat SMA milik Gibran—yang sebelumnya dipakai sebagai syarat utama pendaftaran Pilpres 2024—dinyatakan tidak sah secara hukum. Legitimasi formal yang gugur inilah yang akhirnya dimanfaatkan parlemen untuk mendorong proses pemakzulan hingga berujung pada penyerahan surat pengunduran diri di Lanud Halim Perdanakusuma. (aNs)
Gen Z Takeaway
Bikin publik shock parah! Gibran mendadak spill keputusan plot twist buat resign dari posisi Wapres pas ketemu langsung sama Presiden Prabowo di Lanud Halim pada Rabu (11/11/2026), yang dikonfirmasi langsung sama Ketum Projo Budi Arie Setiadi lewat quote-nya, "Betul (Gibran mundur)" dan "(Diserahkan di Halim) betul." Langkah drastis ini diambil di tengah drama Senayan yang makin chaos, di mana 120 anggota DPR dari 8 fraksi resmi drop usulan Hak Menyatakan Pendapat buat impeach doi gara-gara putusan Mahkamah Agung yang fix menyatakan Suket penyetaraan SMA miliknya pas pendaftaran Pilpres 2024 kagak sah secara hukum.
