Resmi 8 Fraksi DPR Sepakat Ajukan HMP, Total 120 Anggota Teken Usulan Pemakzulan Gibran
astakom.com, Jakarta — Pimpinan DPR RI resmi menerima usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang diajukan sejumlah anggota DPR. Usulan tersebut dijadwalkan masuk agenda pembacaan dalam rapat paripurna pada Kamis besok (12/11/2026).
Penerimaan usulan berlangsung dalam rapat di Ruang Rapat Komisi VIII DPR, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Saan Mustopa bersama Cucun Ahmad Syamsurijal.
Dalam rapat tersebut, Saan menyampaikan bahwa sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan terhadap usulan HMP.
"Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani ada 120 orang. Dari 8 fraksi yang ada," kata Saan.
Delapan fraksi ikut tandatangani usulan
Saan kemudian merinci jumlah anggota dari setiap fraksi yang ikut mengajukan HMP. Fraksi PDI Perjuangan tercatat menyumbang 14 anggota, Partai Golkar 11 anggota, dan Gerindra 11 anggota.
Selanjutnya, Fraksi NasDem diwakili 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS menjadi yang terbanyak dengan 28 anggota, PAN satu anggota, serta Partai Demokrat sebanyak 18 anggota.
"Dari Fraksi PDI Perjuangan 14 orang. Fraksi Partai Golkar 11 orang. Fraksi Gerindra 11 orang. Fraksi NasDem 19 orang. Fraksi PKB 18 orang. Fraksi PKS 28 orang. Fraksi PAN 1 orang. Dan Fraksi Partai Demokrat 18 orang. Total 120 anggota dari 8 fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat," sambungnya.
Saan menegaskan pimpinan DPR menghormati hak konstitusional para anggota dalam mengajukan usulan tersebut. Ia memastikan dokumen yang disampaikan telah diterima dan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kita telah menerima usulan hak menyatakan pendapat anggota sebagaimana ketentuan Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR RI. Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," jelasnya.
"Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku," imbuh dia.
Perwakilan delapan fraksi hadir dalam rapat
Rapat tersebut dihadiri perwakilan dari delapan fraksi di DPR. Dari Fraksi PDIP hadir Abidin Fikri dan Dolfie Othniel Frederic. Fraksi Gerindra diwakili Aziz Subekti dan Bahtra Banong.
Sementara itu, Fraksi Golkar mengirim Ahmad Doli Kurnia, Ahmad Irawan, Bambang Patijaya, dan Abraham Sirdjadja.
Dari Fraksi NasDem hadir Fauzi Amro, Sugeng Suparwoto, Martin Manurung, serta Ujung Bey. Fraksi PKB diwakili M Khozin dan Sudjatmiko.
Adapun Fraksi Demokrat mengirim Benny K Harman dan Hinca Pandjaitan. Fraksi PKS diwakili Mardani Ali Sera, sedangkan Fraksi PAN diwakili Syarifudin Sudding.
Pimpinan DPR gelar rapat dengan pengusul HMP
Melansir astakom.com, sebelumnya diberitakan pimpinan DPR RI menggelar rapat bersama sejumlah anggota DPR pengusul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Rapat tersebut turut dihadiri perwakilan dari delapan fraksi partai politik di DPR RI.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa membuka rapat dengan memberikan kesempatan kepada para pengusul untuk menyampaikan usulan mereka.
Saan menjelaskan, DPR memiliki tiga hak sebagaimana diatur dalam Pasal 20A Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yakni Hak Angket, Hak Interpelasi, dan Hak Menyatakan Pendapat.
"Hak Menyatakan Pendapat selanjutnya diatur dalam Pasal 79 Ayat 4 Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD)," kata Saan saat membuka rapat di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.
Menurut Saan, salah satu ketentuan dalam pasal tersebut mengatur bahwa HMP dapat digunakan untuk merespons dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden dan atau Wakil Presiden. Hak ini juga dapat diajukan apabila Presiden dan atau Wakil Presiden dinilai tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatannya. (aLf/aNs)
Gen Z Takeaway
Pimpinan DPR RI resmi menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang diajukan 120 anggota dari delapan fraksi. Usulan tersebut berkaitan dengan dugaan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Selanjutnya, usulan akan dibacakan dalam rapat paripurna dan diproses sesuai mekanisme serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
