Apa itu Hak Menyatakan Pendapat DPR: Pengertian, Syarat, dan Tahapannya hingga Pemakzulan

astakom.com, Jakarta - Istilah Hak Menyatakan Pendapat atau HMP belakangan mulai sering muncul dalam pemberitaan politik. Perbincangannya makin ramai setelah ada dorongan dari sejumlah anggota DPR untuk menggunakan hak tersebut dalam polemik yang melibatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Buat sebagian orang, istilah ini mungkin masih terdengar asing. Ada yang menganggap kalau HMP sebagai hak anggota DPR untuk mengkritik pemerintah, ada juga yang menghubungkannya langsung dengan proses pemakzulan presiden atau wakil presiden. Padahal, keduanya nggak bisa disamakan begitu saja.

Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu instrumen resmi yang dimiliki DPR buat menyampaikan sikap kelembagaan terhadap persoalan penting. Penggunaannya pun sudah diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Jadi, ada tahapan yang harus dilalui sebelum sebuah usulan bisa dibawa lebih jauh, apalagi sampai masuk ke proses pemberhentian presiden atau wakil presiden.

Mengenal apa itu hak menyatakan pendapat

Kalau dijelaskan dengan bahasa sederhana, Hak Menyatakan Pendapat merupakan kewenangan DPR untuk menyampaikan pandangan atau sikap resmi lembaga terhadap suatu persoalan kenegaraan.

Artinya, pendapat yang dimaksud bukan sekadar komentar pribadi anggota dewan ketika berbicara di media atau menyampaikan kritik kepada pemerintah. HMP merupakan hak kelembagaan DPR yang penggunaannya harus mengikuti aturan.

Dasar hukumnya bisa ditemukan dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945. Di sana disebutkan bahwa DPR memiliki tiga hak utama, yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Ketiga hak tersebut sama-sama berkaitan dengan fungsi pengawasan DPR, tetapi tujuan penggunaannya berbeda.

Hak interpelasi digunakan DPR untuk meminta penjelasan pemerintah mengenai kebijakan penting dan strategis yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat.

Berbeda dengan itu, hak angket merupakan kewenangan DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Hak Menyatakan Pendapat digunakan DPR untuk menyampaikan sikap resmi terhadap persoalan tertentu. Cakupannya juga bisa menyentuh persoalan yang lebih serius, termasuk dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden.

Dengan begitu, HMP bukan cuma soal menyampaikan ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah. Hak ini juga bisa menjadi bagian dari mekanisme pengawasan dan kontrol terhadap jalannya pemerintahan.

Tiga hal yang bisa menjadi dasar pengajuan HMP

Berdasarkan Pasal 79 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau yang dikenal sebagai UU MD3, ada tiga hal yang dapat menjadi alasan DPR menggunakan Hak Menyatakan Pendapat.

Pertama, kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa.

DPR dapat menggunakan HMP untuk menyampaikan pandangan terhadap kebijakan pemerintah maupun peristiwa luar biasa yang terjadi di dalam negeri atau dunia internasional.

Misalnya, ada kebijakan pemerintah yang dinilai menimbulkan persoalan serius dan berdampak luas. DPR bisa menggunakan hak ini untuk menyampaikan sikap resmi lembaga terhadap kebijakan tersebut.

Kedua, kelanjutan dari hak interpelasi atau hak angket.

HMP juga bisa diajukan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Contohnya, DPR sebelumnya sudah meminta penjelasan pemerintah melalui hak interpelasi atau melakukan penyelidikan menggunakan hak angket. Setelah mendapatkan hasil dari proses tersebut, DPR bisa melanjutkannya dengan menyampaikan pendapat resmi.

Ketiga, dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden.

Nah, poin ketiga inilah yang belakangan banyak menjadi perhatian publik.

DPR bisa mengajukan HMP apabila terdapat dugaan presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum. Jenis pelanggarannya meliputi pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela.

Selain itu, HMP juga dapat digunakan jika ada dugaan presiden atau wakil presiden sudah tidak memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatannya.

Meski begitu, adanya dugaan belum bisa langsung dianggap sebagai bukti bahwa seseorang bersalah. Tetap dibutuhkan proses pemeriksaan dan pembuktian berdasarkan aturan yang berlaku.

Apa saja syarat untuk mengajukan hak menyatakan pendapat?

Walaupun merupakan hak DPR, pengajuan HMP nggak bisa dilakukan asal-asalan. Ada sejumlah ketentuan yang wajib dipenuhi sebelum usulan tersebut dibawa ke pembahasan resmi.

Aturannya tercantum dalam Pasal 191 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR.

Berikut beberapa persyaratan yang perlu diketahui:

• Diusulkan minimal 25 anggota DPR. Artinya, pengajuan HMP harus mendapatkan dukungan awal dari sedikitnya 25 anggota dewan.
• Melampirkan dokumen pendukung. Pengusul harus menjelaskan materi dan alasan yang menjadi dasar pengajuan hak tersebut.
• Menyertakan hasil pengawasan jika diperlukan. Apabila pengajuan merupakan tindak lanjut dari hak interpelasi atau hak angket, hasil pelaksanaan hak sebelumnya perlu dilampirkan.
• Memiliki bukti yang sah. Khusus untuk dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden, maupun persoalan tidak terpenuhinya syarat jabatan, pengusul wajib menyertakan materi dan bukti pendukung.

Jadi, HMP bukan sesuatu yang bisa diajukan hanya karena banyak anggota dewan merasa tidak setuju terhadap seseorang atau suatu kebijakan. Harus ada alasan yang jelas dan dokumen yang mendukung.

Setelah persyaratan awal terpenuhi, usulan tersebut masih harus mendapatkan persetujuan melalui rapat paripurna DPR.

Rapat paripurna wajib dihadiri sedikitnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR. Sementara keputusan untuk menyetujui usulan harus memperoleh dukungan minimal dua pertiga dari anggota yang hadir.

Sebagai gambaran, DPR periode 2024–2029 memiliki 580 anggota. Artinya, rapat harus dihadiri sekurang-kurangnya 387 anggota.

Namun, jumlah kehadiran saja belum cukup. Persetujuan juga harus memenuhi ketentuan dua pertiga suara dari anggota yang mengikuti rapat.

Tahapan pengajuan hak menyatakan pendapat dari awal sampai akhir

Lalu, bagaimana sebenarnya proses pengajuan HMP di DPR? Apakah setelah 25 anggota memberikan dukungan, usulan tersebut langsung disetujui?

Tentu nggak sesederhana itu. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum HMP resmi digunakan oleh DPR.

1. Minimal 25 anggota DPR mengajukan usulan

Proses dimulai dari pengajuan oleh sedikitnya 25 anggota DPR. Mereka harus menyiapkan dokumen yang memuat alasan, materi persoalan, serta bukti pendukung sesuai dengan hal yang ingin dibahas.

2. Pimpinan DPR mengumumkan usulan dalam rapat paripurna

Setelah usulan diterima, pimpinan DPR akan menyampaikannya dalam rapat paripurna. Dokumen pengajuan juga dibagikan kepada anggota DPR lainnya supaya seluruh anggota mengetahui persoalan yang sedang diusulkan.

3. Usulan dibahas melalui Badan Musyawarah

Berikutnya, pengajuan dibawa ke Badan Musyawarah atau Bamus DPR. Lembaga ini bertugas membahas dan mengatur agenda rapat paripurna yang akan mengambil keputusan mengenai usulan HMP.

Dalam tahapan ini, anggota yang mengajukan usulan juga dapat diberikan kesempatan untuk menjelaskan alasan dan latar belakang pengajuan tersebut.

4. Rapat paripurna menentukan persetujuan

Setelah pembahasan di Bamus, usulan kemudian dibawa ke rapat paripurna untuk diputuskan.

Supaya bisa disetujui, rapat harus memenuhi ketentuan kehadiran minimal dua pertiga dari seluruh anggota DPR. Selain itu, keputusan harus memperoleh dukungan sedikitnya dua pertiga dari anggota yang hadir.

Kalau seluruh persyaratan tersebut terpenuhi, usulan HMP bisa ditetapkan sebagai hak DPR.

5. DPR membentuk panitia khusus

Setelah HMP disetujui, DPR akan membentuk panitia khusus atau Pansus untuk mendalami persoalan yang menjadi dasar pengajuan.

Pansus terdiri dari perwakilan berbagai fraksi di DPR. Mereka bertugas mengumpulkan informasi, membahas materi, dan mendalami persoalan melalui berbagai forum.

Misalnya, rapat kerja, rapat dengar pendapat, hingga rapat dengar pendapat umum.

Pansus juga dapat meminta keterangan dari presiden. Dalam pelaksanaannya, presiden bisa menunjuk menteri atau pejabat terkait untuk memberikan penjelasan.

6. Pansus menyerahkan laporan hasil pembahasan

Setelah seluruh proses pendalaman dilakukan, Pansus menyampaikan hasil kerjanya kepada DPR melalui rapat paripurna.

Sesuai Pasal 195 Tata Tertib DPR, laporan Pansus disampaikan paling lama 60 hari sejak panitia khusus tersebut dibentuk.

Laporan ini nantinya menjadi bahan pertimbangan bagi anggota DPR untuk menentukan sikap terhadap persoalan yang sedang dibahas.

7. Rapat paripurna mengambil keputusan akhir

Tahap terakhir adalah pembahasan laporan Pansus dalam rapat paripurna. DPR kemudian menentukan sikap kelembagaan berdasarkan hasil pembahasan tersebut.

Kalau HMP berkaitan dengan kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa, hasilnya bisa berupa pernyataan resmi DPR yang disampaikan kepada pemerintah.

Namun, jika materi yang dibahas menyangkut dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden, prosesnya bisa dilanjutkan ke Mahkamah Konstitusi.

Jadi, hasil akhir HMP sangat bergantung pada materi yang diajukan. Nggak semua pengajuan hak ini akan berujung pada pemakzulan.

Kalau sampai pemakzulan, bagaimana mekanismenya?

Bagian ini juga nggak kalah penting. Banyak orang mengira begitu DPR menyetujui Hak Menyatakan Pendapat, presiden atau wakil presiden bisa langsung diberhentikan dari jabatannya.

Padahal, ada proses konstitusional yang harus dilewati terlebih dahulu.

Mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Prosesnya melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Berikut urutannya:

1. DPR membawa pendapatnya ke Mahkamah Konstitusi

Jika DPR menyetujui pendapat mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan presiden atau wakil presiden, DPR dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kepada MK.

Tujuannya untuk menguji apakah dugaan yang disampaikan DPR memiliki dasar hukum dan dapat dibuktikan.

2. MK memeriksa dan mengadili perkara

Setelah menerima permohonan, MK akan memeriksa bukti, alasan, dan materi yang diajukan DPR.

Berdasarkan Pasal 7B UUD 1945, MK wajib memutus perkara tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan DPR diterima.

Pada tahap ini, MK akan menentukan apakah pendapat DPR terbukti atau tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

3. DPR meneruskan usulan kepada MPR

Jika MK memutuskan bahwa dugaan pelanggaran yang disampaikan DPR terbukti, proses dapat dilanjutkan.

DPR kemudian mengadakan rapat paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden kepada MPR.

4. MPR menyelenggarakan sidang

Setelah menerima usulan dari DPR, MPR wajib mengadakan sidang untuk membahas persoalan tersebut.

Batas waktunya paling lambat 30 hari sejak usulan pemberhentian diterima.

Dalam sidang tersebut, presiden atau wakil presiden yang bersangkutan juga mendapatkan kesempatan untuk memberikan penjelasan.

5. MPR menentukan keputusan akhir

Keputusan pemberhentian presiden atau wakil presiden berada di tangan MPR.

Namun, pengambilan keputusan juga memiliki syarat khusus. Sidang harus dihadiri minimal tiga perempat dari seluruh anggota MPR.

Selain itu, keputusan pemberhentian harus disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota yang hadir.

Jadi, prosesnya memang cukup panjang. Ada pengajuan, pembahasan, pemeriksaan hukum, hingga keputusan lembaga negara sebelum pemberhentian bisa dilakukan.

Hak menyatakan pendapat otomatis membuat presiden atau wapres lengser?

Pengajuan HMP bukan berarti presiden atau wakil presiden sudah pasti diberhentikan. Bahkan ketika DPR menyetujui penggunaan hak tersebut, masih ada sejumlah tahapan yang harus dilewati.

DPR harus menyampaikan pendapatnya kepada MK untuk diperiksa. Setelah itu, jika MK menyatakan dugaan pelanggaran terbukti, barulah DPR dapat meneruskan usulan pemberhentian kepada MPR.

Keputusan terakhir tetap berada di tangan MPR dengan persyaratan kehadiran dan persetujuan suara yang sudah ditentukan konstitusi.

Dalam konteks polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pembicaraan mengenai HMP mencuat setelah muncul dorongan dari sejumlah anggota DPR yang mengaitkannya dengan persoalan dokumen pendidikan dan putusan pengadilan yang menjadi perhatian publik.

Sekitar 50 anggota DPR yang menandatangani usulan HMP terkait Gibran. Usulan tersebut disebut telah disampaikan kepada pimpinan DPR.

Meski begitu, perlu dipahami bahwa tanda tangan anggota dewan masih merupakan bagian dari tahap pengusulan. Artinya, belum bisa disamakan dengan keputusan resmi DPR untuk memberhentikan wakil presiden.

Masyarakat juga perlu membedakan antara wacana politik, pengajuan HMP, persetujuan DPR, pemeriksaan di MK, dan keputusan MPR. Semuanya merupakan tahapan yang berbeda dan punya konsekuensi hukum masing-masing. (hPs/aNs)

Gen Z Takeaway

Hak Menyatakan Pendapat adalah salah satu kewenangan DPR untuk menyampaikan sikap resmi terhadap berbagai persoalan kenegaraan. Penggunaannya bisa berkaitan dengan kebijakan pemerintah, kejadian luar biasa, tindak lanjut hak interpelasi dan hak angket, hingga dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden. Tapi, pengajuan HMP nggak bisa dilakukan sembarangan. Harus ada sedikitnya 25 anggota DPR yang mengusulkan, dokumen pendukung yang jelas, serta persetujuan rapat paripurna sesuai ketentuan kuorum dan jumlah suara. Jadi, jangan langsung menganggap pengajuan HMP sama dengan pemberhentian pejabat negara. Ada aturan konstitusi yang wajib dipenuhi dan proses pembuktian yang harus dijalankan.