DPR Gelar Paripurna Buka Masa Sidang, RUU Perampasan Aset Masuk Agenda Pembahasan
astakom.com, Jakarta — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kembali menggelar Rapat Paripurna Ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Rapat tersebut menjadi tanda dibukanya kembali masa sidang setelah para anggota DPR menjalani masa reses pada 9 Oktober hingga 9 November 2026.
Selama reses, anggota DPR kembali ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Dalam rapat paripurna tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani dijadwalkan menyampaikan pidato pembukaan masa sidang. Namun, DPR belum mengungkap agenda lain yang akan dibahas dalam rapat tersebut.
Sejumlah komisi mulai bahas RUU Strategis
Selain rapat paripurna, sejumlah komisi DPR juga mulai menjalankan agenda pembahasan. Salah satunya Komisi V DPR RI yang dijadwalkan menggelar rapat bersama Rektor Institut Teknologi Bandung, Rektor Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, serta Rektor Universitas Gadjah Mada dan Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral UGM).
Pertemuan tersebut membahas konsultasi publik terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
Sementara itu, Komisi III DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dr. Suhardi Sumomuljono dan Prof. Marjan Miharja. Agenda utamanya mendengarkan masukan terkait RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana.
Tak berhenti di situ, Komisi III juga akan melanjutkan rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset bersama perwakilan pemerintah. Pembahasan kali ini berfokus pada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai bagian dari proses penyusunan regulasi tersebut.
25 anggota DPR teken HMP soal polemik ijazah Wapres
Melansir astakom.com, disamping itu sebanyak 25 anggota DPR diklaim menyatukan pendapat mengajukan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Demikian dikatakan Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera.
Mardani mengklaim jumlah dukungan tersebut terus bertambah. Sebagai bukti, ia menunjukkan sebuah dokumen yang berisi pengajuan HMP diteken sejumlah anggota dewan.
Dalam dokumen tersebut, nama Mardani Ali Sera berada di urutan pertama daftar pengajuan HMP. Tidak hanyak itu, dalam dokumen, nama Mardani juga dilengkapi nomor anggota A-447. Dalam dokumen tersebut, meski hanya terlihat jumlah anggota mencapai 12 orang, Mardani menyebut jumlah dukungan dari anggota DPR sudah mencapai 25 orang.
“Lebih dari 25. Sejak semalam dan tambah hari ini di DPR,” kata Mardani, Selasa (10/11/2026). (aLf/RaM)
Gen Z Takeaway
DPR RI resmi membuka kembali masa persidangan setelah menjalani reses selama satu bulan. Sejumlah agenda langsung disiapkan, mulai dari konsultasi publik RUU LLAJ hingga pembahasan RUU Perampasan Aset bersama pemerintah dan para ahli.
