Presiden Prabowo Spill Program Kerja Berbasis SDGs, Kemiskinan dan Kelaparan Jadi Prioritas!
astakom.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto tegaskan kalau semua program kerja yang diusungnya sejak pemilihan presiden berakar kuat pada Sustainable Development Goals (SDGs) alias Tujuan Pembangunan Berkelanjutan milik PBB.
Dari total 17 target global itu Presiden Prabowo menaruh sorotan utama pada dua poin awal yang dianggap paling krusial bagi hajat hidup masyarakat yaitu pengentasan kemiskinan dan penanganan kelaparan.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pada peringatan hari ulang tahun ke-15 Partai NasDem yang dirangkaikan dengan diskusi kebangsaan pada Rabu (11/11/2026) malam.
Pengentasan kemiskinan dan penanganan kelaparan
Dalam sambutan itu, Presiden Prabowo ngehighlight bahwa keterlibatan dalam politik serta penyelenggaraan pemerintahan pada hakikatnya adalah sarana untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat.
“Yang pertama, no poverty. Yang kedua, zero hunger,” kata Presiden Prabowo saat pidato pada perayaan HUT ke-15 Partai Nasional Demokrat, Rabu (11/11/2026) malam.
Maksimalkan potensi alam
Presiden Prabowo menyadari masih banyak pihak yang merasa skeptis alias meragukan apakah angka kemiskinan benar-benar bisa dihapus hingga nol. Namun, melihat keberhasilan dan track record dari sejumlah negara lain, Presiden Prabowo optimistis bahwa Indonesia punya peluang besar untuk mewujudkan target ideal tersebut.
Optimisme Presiden Prabowo bukan tanpa alasan. Indonesia dikaruniai kekayaan alam yang amat melimpah. Sayangnya, pemanfaatan sumber daya tersebut belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat luas. Penyebab utamanya adalah masalah klasik yang masih sering memicu kegelisahan publik, yaitu karena kebocoran anggaran dan tata kelola yang belum solid.
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kebocoran kekayaan negara masih terus terjadi. Dia mengatakan banyak ahli ekonomi menyimpulkan 30% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bocor setiap tahun.
Kebocoran kekayaan negara sampe 30 persen
"Semua angka, semua ahli ekonomi kalau bicara tentang Indonesia, ya kurang melebih kesimpulannya adalah 30% kekayaan kita bocor. 30%. Artinya 30% APBN kita bocor," ungkap Presiden Prabowo.
Situasi ini semakin mendesak saat melihat sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah. Praktik pembelian barang sejenis yang dilakukan secara terpisah oleh tiap instansi melahirkan ketimpangan harga dan menciptakan celah pemborosan yang lumayan parah.
Di sisi lain, Presiden Prabowo mengaku dapat laporan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bahwa sepertiga APBN digunakan untuk belanja barang dan jasa. Namun karena belanja yang tidak efisien, 40% dari anggaran yang dibelanjakan itu menguap entah ke mana. Presiden Prabowo menyebut 40% anggaran itu hangus.
"Saya diberi laporan dari Ketua LKPP. Beliau mengatakan sepertiga APBN kita adalah belanja barang dan jasa, sepertiga, dan beliau hitung dari belanja barang ini 40% hangus," kata Presiden Prabowo.
Tertibkan aktivitas ilegal
Melihat besarnya dana yang hilang, pembenahan sistem dan transparansi belanja negara menjadi agenda yang tidak bisa ditawar lagi. Penghematan dari sektor belanja serta penyelamatan aset negara dipandang sebagai langkah krusial untuk memperkuat modal negara dalam membiayai kebutuhan esensial publik, seperti fasilitas kesehatan dan akses pendidikan.
Selain membenahi belanja internal, perhatian serius juga tertuju pada perlindungan kekayaan alam dari berbagai bentuk eksplorasi ilegal. Pengambilan sumber daya alam tanpa menyetorkan kewajiban atau pajak yang sah kepada negara jelas memangkas alokasi dana yang seharusnya bisa kembali ke rakyat.
Dengan menutup celah kebocoran ini secara tegas, pemerintah berharap seluruh kekayaan negara dapat dikelola secara transparan dan dikembalikan sepenuhnya untuk menopang program pengentasan kemiskinan dan kelaparan di seluruh pelosok negeri. (Shnty/aNs)
Gen Z Takeaway
Presiden Prabowo menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan dan kelaparan harus menjadi prioritas utama pemerintah. Namun, target besar ini sulit tercapai kalau kebocoran kekayaan negara masih terus terjadi. Prabowo mengungkapkan sekitar 30% APBN berpotensi bocor, sementara 40% anggaran belanja barang dan jasa disebut hangus akibat ketidakefisienan. Artinya, pemerintah perlu serius membenahi tata kelola anggaran, memberantas aktivitas ilegal, dan memastikan kekayaan negara benar-benar kembali untuk kesejahteraan rakyat.
