Pimpinan DPR Gelar Rapat dengan Anggota Pengusul HMP dari Semua Fraksi
astakom.com, Jakarta — Pimpinan DPR RI menggelar rapat bersama sejumlah anggota DPR pengusul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Rapat tersebut turut dihadiri perwakilan dari delapan fraksi partai politik di DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa membuka rapat dengan memberikan kesempatan kepada para pengusul untuk menyampaikan usulan mereka.
Saan menjelaskan, DPR memiliki tiga hak sebagaimana diatur dalam Pasal 20A Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yakni Hak Angket, Hak Interpelasi, dan Hak Menyatakan Pendapat.
"Hak Menyatakan Pendapat selanjutnya diatur dalam Pasal 79 Ayat 4 Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD)," kata Saan saat membuka rapat.
Menurut Saan, salah satu ketentuan dalam pasal tersebut mengatur bahwa HMP dapat digunakan untuk merespons dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden dan atau Wakil Presiden. Hak ini juga dapat diajukan apabila Presiden dan atau Wakil Presiden dinilai tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatannya.
Delapan fraksi ikut dalam pembahasan
Rapat tersebut dihadiri delapan fraksi partai politik yang masing-masing mengirimkan anggota maupun pimpinan fraksinya.
Dari Fraksi PDIP hadir Dolfie OFP dan Lasarus. Sementara Fraksi Golkar diwakili Ahmad Doli Kurnia dan Abraham Sridjadja.
Fraksi Gerindra mengirimkan Budisatrio Djiwandono dan Bahtra Banong. Kemudian, Fraksi PKB diwakili Muhammad Khozin dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Selanjutnya, Fraksi NasDem dihadiri Fauzi Amro dan Martin Manurung. Dari Fraksi PKS hadir Yanuar Prihatin, Mardani Ali Sera, serta Rahmat Saleh.
Adapun Fraksi PAN diwakili Sarifudin Sudding, sedangkan Fraksi Demokrat dihadiri Benny K Harman.
Rapat yang membahas usulan HMP terkait persoalan ijazah Gibran tersebut berlangsung di ruang rapat Komisi VIII DPR RI.
Gibran memohon buktikan dokumen ijazahnya
Sebagai informasi, sebelumnya diberitakan astakom.com, Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Jakarta pada Selasa (10/11/2026).
Pertemuan tersebut turut membahas polemik ijazah Gibran yang kembali menjadi sorotan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, dalam pertemuan itu Presiden Prabowo memberikan sejumlah masukan kepada Gibran terkait persoalan tersebut.
"Namun di dalam diskusi, Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran," kata Mensesneg Prasetyo Hadi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). (aLf/aNs)
Gen Z Takeaway
Pimpinan DPR RI mulai membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan melibatkan delapan fraksi partai politik. Rapat tersebut menjadi ruang bagi para pengusul untuk menyampaikan argumentasi berdasarkan ketentuan konstitusi dan UU MD3 terkait dugaan pelanggaran hukum maupun persyaratan jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
