25 Anggota DPR Disebut Teken Hak Menyatakan Pendapat Terkait Polemik Ijazah Wapres Gibran
astakom.com, Jakarta - Sebanyak 25 anggota DPR diklaim menyatukan pendapat mengajukan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Demikian dikatakan Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera.
Mardani mengklaim jumlah dukungan tersebut terus bertambah. Sebagai bukti, ia menunjukkan sebuah dokumen yang berisi pengajuan HMP diteken sejumlah anggota dewan.
Dalam dokumen tersebut, nama Mardani Ali Sera berada di urutan pertama daftar pengajuan HMP. Tidak hanyak itu, dalam dokumen, nama Mardani juga dilengkapi nomor anggota A-447. Dalam dokumen tersebut, meski hanya terlihat jumlah anggota mencapai 12 orang, Mardani menyebut jumlah dukungan dari anggota DPR sudah mencapai 25 orang.
“Lebih dari 25. Sejak semalam dan tambah hari ini di DPR,” kata Mardani, Selasa (10/11/2026).
Mahkamah Agung Kabulkan Kasasi
Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) resmi mengabulkan permohonan kasasi terkait gugatan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan tingkat SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Melalui Putusan Nomor 742K/TUN/G/2026 yang dirilis pada 30 Oktober 2026, MA menyatakan bahwa Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 2019 tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
Poin Utama Putusan Mahkamah Agung
Dalam amar putusannya, MA memerintahkan agar surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran tersebut ditarik dan dimusnahkan.
Dokumen yang kini dibatalkan oleh MA tersebut diketahui merupakan salah satu syarat administratif yang digunakan oleh Gibran saat mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024 lalu.
Dinamika dan Respons di Parlemen
Berakhirnya masa reses DPR pada 9 November 2026 menjadi momentum bagi pimpinan dan sejumlah fraksi di Senayan untuk mulai membahas langkah politik guna merespons putusan hukum tersebut. Sejumlah pihak di DPR, termasuk perwakilan dari PKS dan PDI-P, mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) atau evaluasi terhadap legitimasi jabatan Wakil Presiden.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa pihak parlemen masih menunggu salinan resmi keputusan MA secara lengkap sebelum menentukan langkah berikutnya. Ketua DPR Puan Maharani mengimbau publik untuk tetap tenang dan tidak berspekulasi berlebihan mengingat Gibran saat ini masih aktif bertugas sebagai Wakil Presiden.
Tindak Lanjut Pemerintah dan Desakan Publik
Di tingkat kementerian, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa hingga awal November 2026, kementeriannya belum mengambil tindakan hukum maupun memproses pelaksanaan putusan tersebut. Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bahwa seluruh tahapan pemilu pada masa pendaftaran telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Seiring berjalannya dinamika ini, sejumlah pakar hukum tata negara beserta pihak penggugat, seperti Denny Indrayana dan M. Subhan Palal, mendesak Gibran untuk mengambil langkah mengundurkan diri secara sukarela guna mencegah krisis legitimasi politik maupun proses pemakzulan di parlemen. (RaM)
Gen Z Takeaway
Plot twist politik makin memanas! Pasca Mahkamah Agung (MA) resmi mbatalin surat keterangan penyetaraan SMA Wapres Gibran Rakabuming via Putusan No. 742K/TUN/G/2026, 25+ anggota DPR yang dimotori Mardani Ali Sera langsung lock in buat ngajuin Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Walau pihak pimpinan DPR kaya Puan Maharani dan Sufmi Dasco masih minta semua stay calm sambil nunggu salinan putusan resmi, isu krisis legitimasi ini makin spicy gara-gara sejumlah pakar hukum udah mendesak Gibran buat step down demi menghindari pemakzulan fix drama Senayan ini wajib dimonitor terus, guys.
