Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Legislator Gerindra Yakin Bareskrim Transparan dan Profesional
Reporter: Usman
astakom.com, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, H. Bimantoro Wiyono, SH., menyatakan dukungannya terhadap langkah Bareskrim Polri yang tengah mengusut kasus dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping) terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Kader dari partai besutan Presiden Prabowo Subianto ini menekankan bahwa penanganan kasus sensitif ini harus memegang teguh prinsip objektivitas, transparansi, serta profesionalitas tinggi agar proses penegakan hukum berjalan lurus tanpa intervensi.
Menurutnya, tiga nilai tersebut menjadi pilar utama untuk memastikan seluruh tahapan penyidikan benar-benar berpijak pada fakta hukum dan alat bukti yang sah.
“Yang terpenting dalam penanganan perkara ini adalah bagaimana prosesnya berjalan secara objektif, transparan, dan tentunya profesional. Kita berharap kepolisian dapat menangani perkara ini dengan baik sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Bimantoro, Kamis (05/11/2026).
Minta publik percayakan penyidikan sepenuhnya ke Bareskrim
Bimantoro juga mengajak seluruh elemen masyarakat dan tokoh publik untuk saling menghormati jalannya proses penegakan hukum di kepolisian. Ia menilai Bareskrim Polri perlu diberikan ruang serta kepercayaan penuh agar dapat bekerja secara independen sesuai kewenangannya.
“Kita harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Percayakan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk bekerja dan mengungkap perkara ini. Biarkan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya,” tambahnya.
Sejalan dengan komitmen ketua Komisi III DPR RI
Sikap optimistis Bimantoro ini memperkuat pernyataan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, yang sebelumnya menegaskan komitmen DPR RI untuk tidak mengintervensi serta menghormati proses hukum kasus penyadapan ilegal tersebut.
Habiburokhman turut meminta agar publik menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara ini kepada penyidik kepolisian agar berjalan sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku.
Jaga kondusivitas jelang penuntasan kasus
Dukungan dari jajaran legislatif diharapkan mampu menjaga iklim hukum dan politik tetap stabil di tengah pengusutan perkara keamanan negara ini.
Dengan pengawalan dari Komisi III DPR RI, masyarakat diharapkan bisa menyaring informasi secara rasional dan menunggu pengungkapan resmi dari pihak kepolisian mengenai motif serta oknum yang terlibat di balik aksi penyadapan tersebut. (Usm/RaM)
Gen Z Takeaway
Pengusutan kasus penyadapan ilegal ke Presiden Prabowo beneran jadi sorotan hangat, tapi tanggapan adem dari Komisi III DPR bikin situasi tetap kondusif (trust the process!). Penegasan agar Bareskrim bekerja secara objektif, transparan, dan profesional ngebuktiin kalau penegakan hukum buat keamanan negara itu no-compromise. Kuncinya sekarang tinggal kasih ruang penuh buat penyidik mengumpulkan bukti otentik tanpa kegiring rumor yang gak jelas.
