Push Produksi Minyak! Bahlil Minta KKKS - Pertamina Kerja Cepat demi Swasembada Energi
astakom.com, Jakarta - Indonesia saat ini masih dihadapkan pada PR besar dalam urusan energi. Bagaimana tidak, negeri ini masih harus mengimpor sekitar 700 hingga 750 ribu barel minyak setiap harinya.
Demi menekan angka impor yang cukup besar tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, ngasih instruksi tegas kepada para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
Instruksi ini secara khusus ditujukan bagi para pemegang konsesi yang telah mengantongi persetujuan rencana pengembangan atau plan of development (PoD) agar segera mengeksekusi proyek mereka di lapangan. Tak tanggung-tanggung, Bahlil bilang kepada konsesi itu buat dikembaliin aja kepada negara kalau pihak terkait merasa nggak sanggup mengerjakannya.
"Kalau tidak mampu, serahkan konsesi itu kepada negara. Nanti kita akan menawarkan kepada siapa yang bisa mengerjakan," kata Bahlil dalam acara FOREK Hulu Migas 2026 di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta, dikutip astakom.com pada Sabtu (31/10/2026).
Gak ada alasan santai
Ketegasan pemerintah ini ternyata juga berlaku tanpa pandang bulu, termasuk bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kayak Pertamina. Menurut Bahlil, status sebagai perusahaan pelat merah sama sekali bukan alasan untuk bekerja dengan lambat.
Jika memang merasa tidak sanggup bergerak cepat, Pertamina diminta untuk legowo berbagi pengelolaan dengan perusahaan lain agar progresnya tidak jalan di tempat.
"Sekalipun Pertamina punya negara, saya tidak meminta untuk kalian kerjanya lambat. Harus cepat," tegasnya.
PR pemerintah: tingkatkan lifting
Desakan serius ini bukan tanpa alasan. Angka konsumsi dan produksi minyak nasional saat ini masih terpaut jarak yang cukup jauh. Konsumsi domestik tercatat mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara angka produksi baru menyentuh kisaran 600 hingga 650 ribu barel per hari.
Beruntung, program mandatori biodiesel B50 berhasil menutupi celah sekitar 250 sampai 300 ribu barel, sehingga sisa kebutuhan yang harus dipenuhi melalui jalur impor masih berada di angka 700 hingga 750 ribu barel per hari.
"Pekerjaan yang masih berat sekali bagi kami adalah bagaimana meningkatkan lifting," ungkap Bahlil.
Momentum emas di tengah tantangan sumur tua
Pemerintah menilai kalau sekarang adalah waktu yang paling krusial untuk bergerak. Di satu sisi, harga minyak dunia sedang menunjukkan tren menaik dan permintaan global menguat.
Namun di sisi lain, situasi geopolitik global yang tidak menentu membuat setiap negara mulai memproteksi kebutuhan energi masing-masing. Potensi perebutan pasokan minyak ini bahkan dinilai bisa memicu ketegangan di berbagai kawasan, tak terkecuali di Asia Tenggara.
Meski begitu, upaya mendongkrak produksi migas nasional nggak semudah membalikkan telapak tangan. Sebagian besar sumur minyak di Indonesia sudah berumur tua, dan angka lifting nasional sendiri terus menunjukkan tren penurunan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
Menyikapi hal ini, Bahlil mendorong para KKKS supaya lebih kreatif dan berinovasi menggunakan rekayasa teknologi untuk mengoptimalkan hasil produksi, merujuk pada keberhasilan praktik yang dilakukan Exxon di Cepu, Jawa Timur.
Menuju swasembada energi 2029-2030
Bahlil meluruskan bahwa arahan keras yang disampaikannya bukanlah sebuah bentuk ancaman, melainkan dorongan supaya para pelaku industri hulu migas mau bergerak lebih gercep.
Pemerintah tetap optimis bahwa target besar swasembada energi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2029-2030 bisa terwujud dengan baik, tentunya jika semua pemegang konsesi mau berkomitmen bekerja secara serius, solutif, dan tanpa menunda-nunda waktu. (Shnty/RaM/aNs)
Gen Z Takeaway
Bahlil lagi kasih sinyal keras ke para KKKS, termasuk Pertamina, supaya nggak cuma pegang konsesi, tetapi benar-benar bergerak meningkatkan produksi minyak nasional. Pemegang konsesi yang sudah mengantongi persetujuan PoD diminta segera mengeksekusi proyeknya atau menyerahkan konsesi kepada pihak lain yang lebih mampu. Langkah ini jadi penting karena Indonesia masih mengimpor 700–750 ribu barel minyak per hari akibat produksi domestik yang belum mampu mengejar konsumsi. Pemerintah pun mendorong optimalisasi teknologi dan percepatan proyek hulu migas demi mengejar target swasembada energi pada 2029-2030.
