Pesanan Jumbo Bikin Bulog Curiga! Amran Bongkar Modus Penyelewengan Beras SPHP
astakom.com, Jakarta - Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman alias Mentan Amran ngebongkar skema busuk penyelewengan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Modusnya? Dibeli lewat jalur resmi aplikasi Bulog, tapi ujung-ujungnya malah di-repacking alias dikemas ulang jadi karung 50 kilogram.
Pembelian ini ternyata dilakukan oleh mitra Rumah Pangan Kita (RPK) yang sebenarnya sudah terdaftar resmi. Nggak cuma itu, pola pemesanan yang terus-terusan berulang dalam jumlah jumbo kini lagi dikuliti abis buat nangkep celah pengawasan distribusi beras dari pemerintah.
“Beras SPHP ini untuk membantu saudara kita yang kurang mampu, tetapi dia ambil haknya, kemudian manipulasi. Yang jelas ini kejahatan,” tegas Mentan Amran saat konferensi pers di Jakarta, dikutip astakom.com pada Sabtu (31/10/2026).
Modus: beli murah, dioplos, lalu dijual mahal!
Padahal, beras SPHP ini jurus jitu pemerintah biar warga bisa dapetin beras berkualitas dengan harga affordable. Tapi, di tangan para middleman alias oknum swasta yang doyan cari untung instan, fungsi mulia ini malah dinodai demi cuan pribadi.
Mentan Amran blak-blakan ngebongkar cara kerja para mafia pangan ini. Barang yang harusnya dilepas ke pasaran dengan harga Rp12.500 per kilogram untuk konsumen, malah dibeli para pelaku swasta seharga Rp11.500. Nggak berhenti di situ, beras subsidi itu dibongkar, dioplos sama beras kualitas jelek, terus disulap jadi beras premium demi meraup untung gede.
“Middleman, oknum, perusahaan, korporasi mempermainkan. Karena barang subsidi ini yang harusnya dijual Rp12.500 per kilogram (di tingkat konsumen), dijual ke mereka (pelaku swasta) Rp11.500, tetapi ini dibongkar. Ini kan kejahatan. Ini dibongkar kemudian dijadikan premium atau dioplos, dicampur beras yang tidak bagus, kemudian dioplos,” terang Amran.
Jejak digital: ketahuan gegara pesanan nggak wajar
Kasus ini terbongkar berkat kerja sigap Perum BULOG yang nemuin informasi soal pengemasan ulang beras SPHP. Penindakan awalnya dimulai dari kawasan Matraman, Jakarta Timur, sebelum akhirnya dikembangkan sampai ke Pasar Induk Cipinang.
Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan kalau pihaknya melacak asal-usul beras lewat nomor polisi truk, rekaman CCTV, surat jalan, sampai data transaksi digital. Hasilnya? Ketahuan kalau transaksinya lewat aplikasi Klik SPHP atas nama mitra RPK berinisial RH.
Walaupun proses pembelian awalnya bener-bener sesuai prosedur, bahkan identitas RH terdaftar lengkap mulai dari KTP sampai alamat, penyimpangan justru terjadi setelah beras itu berpindah tangan.
8 ton dalam 2 hari
Yang bikin curiga, kuantitas pesanannya nggak masuk akal. Bayangin aja, satu RPK bisa nebas 2 sampai 4 ton dalam sekali pesan. Bahkan, ada rekor pesanan nyampe 4 ton dua hari berturut-turut, totalnya 8 ton dalam 48 jam.
“Lazimnya rata-rata seminggu itu udah paling hebat bisa jual (beras) 4 ton,” kata Rizal. (Shnty/aNs)
Gen Z Takeaway
Kasus penyelewengan beras SPHP ini jadi pengingat kalau pengawasan distribusi pangan nggak boleh berhenti di jalur pembelian resmi saja. Modusnya terbilang licik, beras subsidi dibeli lewat aplikasi Bulog, kemudian dikemas ulang, dioplos dengan beras kualitas rendah, dan dijual sebagai beras premium demi keuntungan pribadi. Temuan pesanan hingga 8 ton dalam dua hari juga menunjukkan adanya pola transaksi tidak wajar yang perlu ditindak tegas. Pemerintah pun perlu memperketat pengawasan agar subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, bukan justru menjadi ladang cuan para mafia pangan.
