Kabakom: Evaluasi MBG Terus Di-upgrade, Pemerintah Perkuat Kualitas dan Pengawasan
astakom.com, Jakarta – Pemerintah terus mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memperkuat kualitas makanan, pengawasan, dan mekanisme operasional. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keamanan pangan sekaligus meminimalkan risiko makanan tidak layak konsumsi.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Syahganda Nainggolan, mengatakan Presiden terus menerima masukan dan melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan program.
Perbaikan mencakup kebersihan, penyimpanan bahan pangan menggunakan pendingin, hingga pengawasan melalui kamera pengawas atau CCTV.
“Sebenarnya kan Presiden mendengar (masukan) kemudian meng-adjust (mengevaluasi). Satu soal kebersihan. Sekarang digunakan pendingin-pendingin untuk menyimpan barang-barang. Jangan sampai barang-barang ayam apa segala itu bisa basi ya sehingga didistribusikan udah basi. Yang kedua itu yang namanya sistem CCTV saya sebut tadi,” kata Syahganda berdasarkan keterangan yang diterima astakom.com, Rabu (21/10/2026).
Evaluasi mekanisme kompensasi SPPG
Selain itu, pemerintah mengevaluasi mekanisme kompensasi investasi bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Skema yang sebelumnya menggunakan kompensasi tetap kini diarahkan berdasarkan jumlah porsi makanan yang disediakan.
Perubahan tersebut menjadikan jumlah porsi sebagai dasar perhitungan kompensasi, sehingga alokasi untuk penyediaan makanan dapat ditingkatkan secara lebih proporsional.
“Sekarang per porsi makanan. Nah itu selisihnya yang dijadikan makanan makin besar sekarang,” ujarnya.
Syahganda menegaskan, kebersihan, penyimpanan bahan pangan, dan pengawasan menjadi aspek penting dalam evaluasi MBG. Pemanfaatan CCTV juga diperlukan untuk memantau proses operasional SPPG agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.
Penerapan SOP penanganan makanan
Penguatan kualitas MBG dilakukan melalui penerapan standar operasional prosedur (SOP) penanganan makanan. Badan Gizi Nasional (BGN) telah menerbitkan SOP pendinginan makanan yang berlaku sejak 4 September 2026.
Aturan tersebut mencakup pengendalian suhu dan waktu, penggunaan wadah serta peralatan bersih, hingga pencatatan proses pendinginan sebelum makanan memasuki tahap pemorsian.
Penerapan SOP bertujuan menjaga kualitas dan keamanan pangan, terutama pada makanan matang yang membutuhkan pengendalian suhu dan waktu secara tepat. Setiap SPPG harus menjalankan prosedur secara konsisten, mulai dari persiapan bahan, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan.
Pembenahan juga mencakup kesiapan fasilitas penyimpanan dan kedisiplinan petugas dalam menjaga kebersihan. Prosedur yang terukur dan terdokumentasi diharapkan membuat proses pelayanan lebih mudah dipantau dan dievaluasi.
Penggunaan teknologi untuk pengawasan
Di sisi teknologi, BGN menguji coba integrasi CCTV dari sekitar 70 SPPG ke pusat pemantauan pada Oktober 2026. Sistem ini didukung teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk membantu meningkatkan efektivitas pengawasan.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, sistem tersebut dirancang untuk memantau kepatuhan terhadap SOP. Pemantauan mencakup persiapan bahan makanan, proses pengolahan, pencucian wadah makan, hingga praktik kebersihan petugas.
Melalui sistem ini, proses operasional diharapkan dapat diawasi secara lebih terstruktur. Hasil pemantauan juga menjadi bahan untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian prosedur dan menentukan langkah perbaikan yang diperlukan.
BGN turut mengevaluasi operasional SPPG secara berkala. Unit yang tidak memenuhi ketentuan dapat dikenai penghentian operasional sementara sebagai langkah korektif. Tindak lanjut dilakukan sesuai tingkat permasalahan dan hasil pemeriksaan di lapangan.
Evaluasi berkelanjutan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan MBG. Penguatan SOP, fasilitas penyimpanan, dan pengawasan berbasis teknologi diharapkan dapat mendukung penyediaan makanan yang lebih aman dan sesuai standar. (aLf/RaM)
Gen Z Takeaway
Pemerintah terus meng-upgrade pelaksanaan MBG melalui pembenahan kualitas makanan, penguatan SOP, dan pengawasan berbasis CCTV serta AI. Evaluasi ini mencakup kebersihan, penyimpanan bahan pangan, hingga operasional SPPG agar lebih terkontrol. Langkah tersebut menjadi upaya menjaga keamanan pangan sekaligus memastikan program berjalan sesuai standar dan kebutuhan penerima manfaat.
