Pejabat Merapat ke Istana, Presiden Prabowo Panggil BPGMN hingga Menko Polkam Bahas Serius Masalah Karhutla
astakom.com, Jakarta – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi agenda pembahasan pemerintah. Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) Satyawan Pudyatmoko turut hadir di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (19/10/2026), dalam rapat terbatas yang membahas perkembangan penanganan karhutla bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat pemerintah.
Kehadiran Satyawan menjadi perhatian karena BPGMN memiliki mandat untuk memperkuat upaya pencegahan kebakaran, terutama di kawasan gambut yang rentan mengering saat musim kemarau. Namun, hingga kedatangannya di Istana, belum ada penjelasan terperinci mengenai langkah khusus BPGMN yang menjadi materi pembahasan dalam rapat tersebut.
Dalam laporan RMOL pada Senin (19/10/2026), Satyawan membenarkan bahwa rapat yang dihadirinya berkaitan dengan penanganan karhutla. Meski begitu, ia belum menguraikan lebih jauh substansi pembahasan maupun hasil yang akan ditindaklanjuti.
“Ya itu rapat Karhutla ya. Nanti ya nanti saya sampaikan ya,” ujar Satyawan.
BPGMN siapkan pemetaan sekitar 500 kawasan gambut
Sebelum menghadiri rapat di Istana, BPGMN telah menyampaikan sejumlah rencana untuk memperkuat pencegahan karhutla. Salah satunya adalah memetakan sekitar 500 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), termasuk jaringan kanal yang berada di kawasan tersebut.
Berdasarkan pemberitaan ANTARA pada 15 Oktober 2026, pemetaan itu akan menjadi dasar untuk menentukan lokasi pembangunan sekat kanal. Infrastruktur tersebut diperlukan untuk membantu menjaga ketersediaan air dan kelembapan gambut agar kawasan tidak mudah mengering, terutama ketika memasuki periode cuaca panas.
Langkah ini penting karena gambut yang kehilangan kelembapannya lebih rentan terbakar. Ketika api muncul di kawasan gambut, proses pemadaman juga dapat menjadi lebih sulit karena api berpotensi menjalar di bawah permukaan tanah.
Meski demikian, saat rencana tersebut disampaikan, BPGMN belum menetapkan target luas lahan yang akan dibasahi kembali maupun jumlah sekat kanal yang akan dibangun. Karena itu, pemetaan sekitar 500 KHG perlu dipahami sebagai bagian dari rencana kerja yang diumumkan, bukan sebagai jumlah kawasan yang sudah selesai ditangani.
Pencegahan karhutla diperkuat dengan deteksi dini
Selain pemetaan kawasan, pendekatan pencegahan yang disiapkan BPGMN juga mencakup pemanfaatan sains dan teknologi untuk membaca kondisi gambut serta mengidentifikasi potensi kebakaran lebih awal.
Pemantauan kondisi air menjadi salah satu bagian penting dalam pendekatan tersebut. Ketika permukaan air menurun dan gambut semakin kering, risiko kebakaran perlu diantisipasi sebelum api telanjur meluas.
BPGMN juga menyoroti kebutuhan tenaga ahli di bidang hidrologi, revegetasi gambut, sosial ekonomi, dan pengelolaan mangrove. Keahlian tersebut dibutuhkan untuk mendukung pengelolaan ekosistem yang tidak hanya berorientasi pada pemadaman, tetapi juga menjaga kondisi lingkungan agar lebih tahan terhadap risiko kebakaran.
Mandat lembaga ini tidak berhenti pada kawasan gambut. Pengelolaan dan pemulihan ekosistem mangrove turut menjadi bagian dari tugas BPGMN, sejalan dengan upaya pemerintah menjaga fungsi lingkungan di kawasan pesisir.
Pemerintah sebelumnya menyampaikan bahwa pembentukan BPGMN diarahkan untuk memperkuat pencegahan karhutla, termasuk melalui pendekatan yang menjangkau kawasan rawan hingga tingkat desa. Enam provinsi yang menjadi perhatian karena memiliki kawasan gambut meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Menunggu arahan lanjutan Presiden Prabowo
Dalam rangkaian agenda pada Senin (19/10/2026), Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman juga tiba di Istana untuk melaporkan perkembangan terbaru penanganan karhutla kepada Presiden Prabowo.
Dudung menjelaskan bahwa laporan tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi yang sebelumnya dilakukan bersama sejumlah kementerian. Ia menyebut perkembangan terkini karhutla akan disampaikan kepada Presiden untuk mendapatkan arahan lebih lanjut.
“Karhutla. Hasil rapat saya tadi dengan kementerian akan saya laporkan ke bapak presiden, tentunya hari ini akan ada petunjuk petunjuk lebih lanjut dari bapak presiden tentang karhutla,” kata Dudung.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan penetapan karhutla sebagai bencana nasional, Dudung belum memberikan kepastian dan meminta wartawan menunggu penjelasan setelah rapat.
Hingga keterangan yang tersedia pada Senin (19/10/2026), belum ada rincian terverifikasi mengenai keputusan rapat yang secara khusus ditujukan kepada BPGMN. Dengan demikian, arah tindak lanjut lembaga tersebut masih perlu menunggu penjelasan resmi pemerintah. (deA/RaM)
Gen Z Takeaway
Kehadiran Kepala BPGMN di Istana menempatkan upaya pencegahan karhutla sebagai salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam koordinasi pemerintah. Di sisi lain, rencana pemetaan sekitar 500 kawasan hidrologis gambut dan penentuan lokasi sekat kanal menunjukkan bahwa menjaga gambut tetap basah menjadi bagian penting dari strategi pencegahan. Seberapa jauh rencana tersebut akan diterapkan dan apa tindak lanjut setelah rapat 19 Oktober masih menunggu keterangan resmi berikutnya.
