Indonesia Minta Sekjen PBB Terpilih Bekerja Nyata, Pangkas Gap Komitmen!

astakom.com, Jakarta – Guna menjaga relevansi PBB di tengah krisis global, Indonesia meminta Sekjen PBB terpilih mendatang untuk segera memangkas gap antara komitmen politik dan kapasitas eksekusi organisasi.

Juru Bicara II Kemlu RI, Vahd Nabyl A. Mulachela, mengungkapkan kalau Indonesia tengah merangkul negara-negara sefrekuensi untuk menyusun pesan bersama yang akan diserahkan kepada Sekjen PBB terpilih nantinya.

Aksi Nyata PBB

“Intinya kita sampaikan bahwa kita ingin gap antara komitmen dan kapasitas yang dimiliki PBB itu bisa semakin kecil agar kita bisa menjadikan PBB ini yang sekarang sudah berusia 80 tahun tetap mempunyai relevansi yang tinggi,” tutur Nabyl pada agenda press briefing di Jakarta, Kamis, (17/09/2026).

"Karena tantangan-tantangan yang dihadapi saat ini dan di masa yang akan datang tentu sangat jauh berbeda dengan apa yang dihadapi ketika UN itu dibentuk pada masa itu dan juga dalam perkembangan hingga sekarang," sambungnya.

Tantangan Zaman Berubah

Nabyl menilai, lanskap tantangan global masa kini dan mendatang sudah jauh berubah ketimbang dinamika persoalan saat PBB pertama kali didirikan.

Oleh sebab itu, dorongan untuk memperkokoh relevansi dan kemampuan eksekusi PBB akan terus disuarakan, siapa pun figur yang kelak menduduki kursi Sekjen PBB.

“Jadi terlepas siapapun sekjennya nanti, pesan tersebut akan tetap kita upayakan untuk bisa disampaikan dan bisa diimplementasikan oleh sekjen yang terpilih nantinya,” jelasnya.

Lanjutkan Reformasi Internal

Pada momen yang sama, Juru Bicara I Kemlu RI Yvonne Mewengkang menaruh harapan besar agar Sekjen PBB terpilih dapat meneruskan agenda reformasi PBB demi meningkatkan kredibilitas, efektivitas, serta efisiensi organisasi dalam mengeksekusi mandatnya.

"Yang pastinya Indonesia sama posisinya dengan negara-negara lain, harapkan Sekjen PBB yang dapat melanjutkan reformasi UN, dan balik lagi ke sesuatu yang lebih konkret yang bisa menjadikan UN itu sendiri semakin kredibel, dan benar-benar efektif dan efisien dalam menjalankan mandatnya," ungkap Yvonne juru bicara I Kemlu RI di Jakarta, Kamis, (17/09/2026).

Yvonne menegaskan kalau Indonesia tidak memberikan dukungan khusus kepada kandidat mana pun dalam bursa pemilihan Sekjen PBB. Menurutnya, rekam jejak, visi, serta kemampuan tiap calon dalam menjawab tantangan masa depan harus dinilai secara objektif dan adil.

“Tidak ada spesifik Indonesia pengennya ini, kandidat yang ini, tidak,” ucap Yvonne.

Menurutnya, Indonesia berharap mekanisme pemilihan tersebut menekankan pada keunggulan visi dan kapabilitas para calon dalam memperkuat PBB, alih-alih berpatokan pada asal geografis mereka.

Bursa Calon Pemimpin

Pemilihan Sekjen PBB baru kini sedang bergulir untuk mencari penerus António Guterres yang masa jabatannya usai pada 31 Desember 2026. Sosok terpilih dijadwalkan resmi memegang kendali kepemimpinan PBB mulai 1 Januari 2027.

Mekanisme suksesi Sekjen PBB diawali dengan rekomendasi dari Dewan Keamanan PBB, yang selanjutnya dibawa ke Majelis Umum PBB untuk ditetapkan secara resmi.

Deretan nama yang masuk bursa pencalonan antara lain mantan Presiden Chile Michelle Bachelet, Dirjen Badan Energi Atom Internasional (IAEA) Rafael Grossi, hingga mantan Presiden Majelis Umum PBB María Fernanda Espinosa dari Ekuador. Sosok lain seperti Ivonne Baki asal Ekuador dan Virginia Gamba turut meramaikan kompetisi tersebut. (nAD/RaM)

Gen Z Takeaway

PBB yang udah berumur 80 tahun ini dinilai Gen Z butuh upgrade total—gak cuma obral janji atau waffle politik, tapi harus real action yang beneran terasa dampaknya di tengah krisis dunia. Indonesia ambil posisi netral tanpa favouritism ke kandidat mana pun, fokus ngedorong siapa pun yang kepilih nanti buat ngehapus cara kerja lambat dan fokus ke kredibilitas nyata, biar PBB gak cuma jadi lembaga tua yang makin kehilangan relevansi di mata anak muda.