Ancaman Pangan Global: Mengapa Inisiatif BRICS Jadi Kunci Indonesia?
astakom.com, Jakarta – Isu kerentanan pasokan pangan global akibat dinamika geopolitik menjadi sorotan utama dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di New Delhi, India. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dengan mendorong sinergi bersama negara-negara anggota melalui skema BRICS Grain Initiative.
Langkah strategis ini dinilai penting untuk mengamankan rantai pasok komoditas pangan pokok dalam negeri dari ancaman krisis global. Staf Khusus Menteri Luar Negeri untuk Penguatan Kebijakan Isu-isu Multilateral, Tri Tharyat menyampaikan bahwa keterlibatan Indonesia dalam inisiatif ini merupakan pembelajaran berharga dari krisis pasokan gandum akibat konflik Rusia-Ukraina yang sempat berdampak pada industri pangan domestik.
Ancaman pasokan gandum global
"Tentunya dalam konteks BRICS ini yang cukup menarik adalah adanya pembahasan terkait BRICS Grain Initiative. Jadi ini saya rasa kita akan dorong di tingkat nasional, karena bagaimanapun kita belajar dari krisis di Ukraina-Rusia saat itu di mana pasokan terhadap gandum dan sebagainya cukup mengganggu apa produksi berbagai jenis makanan di Indonesia" ujar Tri Tharyat saat memberikan keterangan resmi dalam press briefing di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Sinergi Program Unggulan Nasional
Selain membahas pasokan gandum dan bahan baku pangan pokok, keterlibatan Indonesia di BRICS juga berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara berkelanjutan. Program-program prioritas nasional yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan gizi turut dibagikan dalam forum tersebut guna membangun kolaborasi konkret antarnegara berkembang.
"Setiap negara dalam KTT kemarin tentunya saling share program-program unggulan yang mereka miliki. Tidak ada satu pun komentar yang menentang atau berbeda pendapat dengan program-program yang disampaikan Bapak Presiden," tegas Tri Tharyat.
Alternatif pembiayaan bebas jerat
Guna mendukung ketahanan pangan dan proyek pembangunan nasional tanpa membebani keuangan negara, Indonesia juga terus mematangkan proses aksesi ke New Development Bank (NDB) atau Bank BRICS. Lembaga keuangan ini menawarkan alternatif pembiayaan yang lebih fleksibel dengan memanfaatkan mata uang lokal.
"NDB dapat dijadikan sumber alternatif pembiayaan pembangunan tanpa menerapkan hal-hal yang sangat ketat seperti yang dilakukan oleh Bank Dunia maupun IMF. Salah satunya, negara penerima akan menerima bantuan dalam mata uang setempat sehingga transaction cost bisa ditekan," lanjutnya.
Ekspansi digital dan hijau
Di luar sektor pangan dan keuangan, Indonesia secara aktif mengawal isu transisi energi hijau dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini mencakup kerja sama pengelolaan mineral kritis, minyak nabati berkelanjutan (sustainable vegetable oils), hingga dorongan pengembangan pasar karbon di tingkat global.
"Kita dorong kerja sama negara BRICS di bidang penanganan mineral kritis, lalu juga kerja sama dalam sustainable vegetable oils dan energi terbarukan. Semua ini ditujukan untuk mentransformasi kerentanan negara kepulauan menjadi kekuatan nasional," tambah Tri Tharyat.
Di pilar ekonomi digital, Indonesia mendorong integrasi sistem pembayaran antarnegara anggota BRICS agar transaksi internasional menjadi lebih efisien. Langkah ini sejalan dengan upaya memperluas aksesivitas QRIS di kancah internasional.
"Yang juga kita dorong adalah kerja sama interoperability dari digital payment system. Sebagai salah satu produk unggulan kita yaitu QRIS, kita akan dorong kerja sama antarnegara agar transaksi semakin praktis," pungkas Tri Tharyat. (nAD/aNs)
Gen Z Takeaway
Belajar dari krisis pangan dunia, Indonesia nggak mau tinggal diam dan langsung tancap gas lewat kolaborasi BRICS Grain Initiative biar stok pangan aman sentosa. Nggak cuma itu, pemerintah juga ngepush pendanaan fleksibel via Bank BRICS sampai pamerin keunggulan transaksi digital QRIS biar makin diakui di kancah internasional!








