Cegah Drama Gagal Bayar, Menkeu: Cicilan Kopdes ke Himbara Diperketat
astakom.com, Jakarta - Pemerintah bergerak cepat memastikan skema pembayaran cicilan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP)/Kopdes aman terkendali. Langkah ini diambil agar tidak timbul masalah gagal bayar ke bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Kesepakatan penting tersebut dicapai dalam pertemuan antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Kepala Badan Pengelola BUMN (BP BUMN) Dony Oskaria di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada kemarin, Rabu (09/09/2026).
Pemerintah memastikan mekanisme pembayaran dilakukan secara berjenjang dan terarah untuk menjaga kestabilan finansial proyek ini.
Bukan anggaran tambahan
“Transfer langsung ke Himbara berdasarkan permintaan dari Pak Menteri Koperasi,” kata Menkeu Purbaya dikutip astakom.com pada Kamis (10/09/2026).
Soal kesiapan dana, Menkeu menegaskan bahwa pembiayaan ini sudah aman. Alokasinya udah masuk dalam postur anggaran yang ada tanpa perlu mengajukan Anggaran Belanja Tambahan (ABT).
“Uangnya ada, selama ini dianggarkan. Jadi bukan ABT, memang sudah disediakan,” kata Bendahara Negara, Purbaya.
Bikin satgas khusus
Bukan sekadar urusan dana, pemerintah juga sepakat membentuk satuan tugas (Satgas) lintas kementerian dan lembaga. Satgas ini bertugas untuk mengoptimalkan potensi KDKMP dalam memperkuat logistik nasional serta penyaluran barang subsidi.
“Kami sepakat untuk membentuk satu satuan tugas (Satgas) yang bisa memanfaatkan adanya Koperasi Merah Putih secara maksimal,” kata Menkeu Purbaya.
Sistem rantai pasok dibuat eksklusif
Strategi utama yang disiapkan Satgas itu adalah mengunci alur distribusi barang-barang tertentu agar bergerak secara eksklusif lewat jaringan KDKMP di tingkat desa dan kelurahan.
“Termasuk penyaluran barang-barang di sana dipastikan hanya lewat Kopdes Merah Putih, sehingga kita bisa memastikan Koperasi Merah Putih bisa betul-betul kuat menjaga dan membantu sistem logistik di Indonesia,” kata Menkeu Purbaya.
Pengawasan ketat jaga akuntabilitas
Demi menjaga akuntabilitas, pembentukan tim pengawas gabungan yang melibatkan Kementerian Keuangan dan BP BUMN resmi disepakati. Tim ini bakal memantau ketat pemanfaatan anggaran sekaligus memastikan infrastruktur KDKMP dipakai secara optimal, terutama untuk distribusi barang-barang subsidi.
“Makanya nanti dibentuk tim, Menteri Keuangan bersama Kepala BP BUMN. Tim ini nanti ikut memastikan supaya utilitas atau penggunaan ini termasuk kepastian barang-barang subsidi itu menggunakan infrastruktur pemerintah yang namanya sekarang Koperasi Desa/Kelurahan (KDKMP) Merah Putih,” ujar Purbaya. (Shnty/aNs)
Gen Z Takeaway
Cicilan Koperasi Merah Putih bakal diperketat biar nggak ada drama gagal bayar ke Himbara. Pemerintah memastikan dananya udah siap dalam anggaran, bukan ABT, dengan pembayaran langsung ke Himbara. Selain itu, Satgas lintas kementerian bakal mengawal pemanfaatan Kopdes, termasuk distribusi barang subsidi dan penguatan rantai pasok nasional.
