1,730 Bencana Terjang Indonesia sampai September 2026: Banjir & Karhutla Mendominasi!
astakom.com, Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data statistik terkini terkait situasi bencana alam di Tanah Air.
Hingga memasuki September 2026 ini, tercatat sudah ada 1.730 kali insiden bencana yang menerjang berbagai wilayah di Indonesia. Dampaknya pun parah, ratusan ribu rumah hingga fasilitas publik mengalami kerusakan.
Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Rustian, mengungkapkan kalau seluruh 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia saat ini berada dalam status kerawanan bencana tingkat sedang sampai tinggi. Fenomena hidrometeorologi menjadi penyumbang kasus paling massif selama periode ini.
Hidrometeorologi mendominasi
"Sampai dengan tanggal 7 September 2026, tercatat sebanyak 1.730 kali. yang didominasi oleh bencana hidrometeorologi serta bencana geologi, terdiri dari gempa bumi 13 kali, erupsi gunung api 3 kali," ungkap Rustian pada konferensi pers, Selasa (08/09/2026).
"Dan bencana hidrometeorologi, ini karhutla sudah 627 kali, banjir 543 kali, cuaca ekstrem 324 kali, tanah longsor 105 kali, kekeringan 101 kali, serta gelombang pasang dan abrasi 14 kali," paparnya.
Ratusan ribu bangunan rusak
Rentetan kejadian ini memberikan impact langsung pada infrastruktur dan permukiman warga. Tercatat ada 111.533 unit rumah warga yang mengalami kerusakan dengan tingkatan yang bervariasi:
- Rusak Berat: 29.143 unit
- Rusak Sedang: 24.521 unit
- Rusak Ringan: 57.869 unit
Tidak hanya kediaman warga, deretan fasilitas umum dan layanan publik juga ikut terdampak cukup parah.
“Kerusakan juga terjadi pada satuan pendidikan dengan jumlah 2.361 unit. Rumah ibadah yang rusak mencapai 867 unit,” jelasnya.
Secara keseluruhan, fasilitas publik yang mencatatkan kerugian meliputi:
- Satuan Pendidikan: 2.361 unit
- Rumah Ibadah: 867 unit
- Fasilitas Kesehatan (Dasar & Rujukan): 230 unit
- Gedung Perkantoran: 751 unit
- Jembatan: 92 unit
Kucuran dana siap pakai
Guna menopang seluruh operasional dan penanganan di lapangan, BNPB mengandalkan alokasi anggaran rutin tahunan serta skema Dana Siap Pakai (DSP). Untuk tahun anggaran 2026, anggaran operasional reguler BNPB dipatok senilai Rp1.055.134.253.000 (Rp1,05 triliun) yang terbagi dalam dua komponen, yaitu Rp490.962.057.000 dan Rp564.171.296.000.
Di luar itu, terdapat pula alokasi kegiatan dukungan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pemulihan rumah rusak secara mandiri sebesar Rp26.886.951.000. akumulasi total anggaran reguler dan rehab-rekon BNPB 2026 pun menyentuh angka Rp1.082.021.204.000 (Rp1,082 triliun).
"Sedangkan untuk kegiatannya, 2026, kami juga seperti yang disampaikan, dana rutin Rp 1,05 triliun ditambah dana dukungan percepatan rehab-rekon, dan juga BNPB punya dana khusus dalam penanganan kebencanaan, dana siap pakai (DSP) namanya, sudah kami terima Rp 4.626.112.811.000," ungkapnya.
Rustian menambahkan kalau penambahan modal kerja darurat masih terus diupayakan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Dan juga di tahun 2026 ini sedang berproses usulan DSP kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu), mungkin dalam waktu yang dekat ini kami mengusulkan sekitar Rp Rp5,68 triliun. Itu anggaran 2026," sambungnya.
Fokus pemulihan 2027
Menatap tahun mendatang, anggaran BNPB buat tahun 2027 sudah mendapat persetujuan awal senilai Rp1,370 triliun. Anggaran ini juga akan dikonsentrasikan untuk percepatan pemulihan pascabencana di tiga wilayah prioritas utama.
“Untuk kegiatan 2027, anggaran yang sudah disetujui senilai Rp1,370 triliun. Kami juga mendapat dukungan percepatan rehab rekon di tiga provinsi,” ucap Rustian.
Tiga provinsi yang menjadi fokus percepatan rehab-rekon pada 2027 mendatang adalah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Seluruh proyeksi dan penjelasan tersebut meliputi dinamika pendanaan penanggulangan bencana BNPB sepanjang periode 2022 sampai 2027 selaku instrumen kunci pemerintah buat merespons potensi ancaman bencana di Indonesia. (nAD/aNs)
Gen Z Takeaway
Krisis iklim makin kerasa dan nyata di sekeliling kita! Fakta kalau seluruh provinsi di Indonesia berada di zona rawan bencana harus jadi wake-up call buat kita lebih peduli sama isu lingkungan. Dari ancaman banjir sampai karhutla yang bikin ratusan ribu fasilitas rusak, ketahanan bencana bukan cuma urusan pemerintah dan dana triliunan, tapi juga soal aksi nyata anak muda dalam menjaga bumi biar potensi bencana hidrometeorologi nggak makin parah tiap tahunnya.
