8 Poin Penting Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR 2026
astakom.com, Jakarta — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar hajatan besar, yaitu Sidang Tahunan 2026 pada hari ini, Jumat (14/08/2026).
Acara super penting ini diselenggarain secara maraton alias satu rangkaian bareng Sidang Bersama DPR dan DPD di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Pada agenda tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan, yang juga merupakan rangkaian dari peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Redaksi astakom.com merangkum sejumlah poin penting dalam pidato kenegaraan tersebut yang perlu di-highlight.
Empat pedoman pimpin pemerintahan
Presiden Prabowo Subianto spill empat pedoman utamanya dalam memimpin pemerintahan.
"Untuk menunaikan janji-janji yang saya telah ucapkan, dan menunaikan sumpah saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah pimpin pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 21 bulan dengan empat pedoman utama," ujar Presiden Prabowo di hadapan para wakil rakyat yang berkumpul di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen.
Empat pedoman yang disampaikan Presiden Prabowo menegaskan arah utama pemerintahannya: berpegang teguh pada amanat UUD 1945, menjaga serta mengelola kepentingan dan kekayaan nasional demi kesejahteraan rakyat, bergerak cepat dalam mengatasi berbagai persoalan masyarakat, serta memastikan setiap kebijakan selalu berorientasi pada kepentingan rakyat, termasuk masa depan generasi anak dan cucu Indonesia.
Singkatnya, pemerintahan diarahkan untuk tetap konstitusional, responsif, berpihak pada rakyat, dan berfokus pada keberlanjutan bangsa.
121 kebijakan transformatif dalam 21 bulan
Presiden Prabowo Subianto menyebut, selama 21 bulan pemerintahannya, sebanyak 121 kebijakan transformatif telah dijalankan di berbagai sektor untuk menjawab beragam persoalan bangsa, terutama masalah yang sudah puluhan tahun mandek dan sulit dituntaskan.
"Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk masalah-masalah negara. Sebagian masalah-masalah itu telah berpuluh-puluh tahun tidak bisa kita selesaikan. Artinya, kita bisa mengatakan bahwa kita telah putuskan satu kebijakan transformatif setiap lima hari," ujar Presiden Prabowo.
Swasembada 8 komoditas pangan dalam satu tahun
Presiden Prabowo Subianto menyebut dalam setahun terakhir Indonesia berhasil mencapai swasembada delapan komoditas pangan, mulai dari beras, jagung, hingga bawang merah.
Capaian ini menjadi langkah penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional agar Indonesia makin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan.
"Dalam satu tahun terakhir, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan," jelas Presiden Prabowo.
Target 1.386 Kampung Nelayan Merah Putih
Presiden Prabowo Subianto menargetkan 1.386 Kampung Nelayan Merah Putih sudah berdiri dan beroperasi penuh pada akhir Desember 2026.
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi maritim Indonesia.
"Hari ini, 100 Kampung Nelayan telah dibangun. Target kita, 1.386 Kampung Nelayan berdiri dan berfungsi pada akhir Desember 2026," terang Presiden Prabowo.
Target 30.000 KDKMP beroperasi
Presiden Prabowo Subianto menargetkan 30.000 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) bisa beroperasi secara optimal pada akhir 2026.
Target ini diharapkan mampu memperkuat koperasi sebagai pusat ekonomi rakyat sekaligus mendorong UMKM di tingkat desa agar makin berkembang dan punya daya saing.
"Target kita 30.000 koperasi beroperasi secara optimal pada akhir 2026. Ini target," ujar Presiden Prabowo.
Komitmen lanjutkan Program MBG
Presiden Prabowo Subianto fix lanjut gaspol program Makan Bergizi Gratis (MBG). Nggak cuma sekadar jalan, program ini bakal di-upgrade lewat perbaikan sistem dan efisiensi anggaran demi memastikan asupan gizi anak-anak Indonesia terpenuhi.
"Saya bertekad teruskan program MBG dengan perbaikan, dengan efisiensi," ungkap Presiden Prabowo.
Bukan tanpa alasan, Presiden Prabowo menilai investasi SDM adalah faktor kunci paling menentukan buat masa depan bangsa. Menurutnya, fondasi ini wajib dimulai dari pemenuhan kebutuhan paling mendasar yaitu gizi yang cukup.
Sekolah Rakyat jadi solusi putus kemiskinan
Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah membangun Sekolah Rakyat sebagai sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, dengan tujuan memutus rantai kemiskinan dan membuka akses menuju masa depan yang lebih baik. Ia menegaskan, kondisi ekonomi keluarga tidak boleh jadi penentu masa depan anak.
"Kita juga membangun Sekolah Rakyat, sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga yang paling tidak berdaya dengan ruang kelas, tempat tinggal makanan bergizi, komputer, guru, dan lingkungan yang aman. Strateginya adalah kita harus memutuskan lingkaran kemiskinan," ungkap Presiden Prabowo.
Karena itu, negara perlu hadir melalui intervensi sesuai amanat Pasal 34 UUD 1945 yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
Minta Panglima TNI-Kapolri usut tambang ilegal
Presiden Prabowo Subianto mendesak Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk usut tuntas sekitar 1.000 tambang ilegal di Indonesia.
Presiden RI menilai, aktivitas tambang liar sebanyak itu jelas nggak masuk akal kalau beroperasi tanpa notice atau sepengetahuan oknum pejabat TNI-Polri di lapangan.
"Saya telah meminta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut. Masa 1.000 tambang ilegal, pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu," tegas Presiden Prabowo. (aLf/aNs)
Gen Z Takeaway
Pidato kenegaraan Prabowo menegaskan arah pemerintahannya: konstitusional, responsif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Dalam 21 bulan, pemerintah mengklaim menjalankan 121 kebijakan transformatif, sekaligus mendorong swasembada pangan, penguatan ekonomi desa dan nelayan, keberlanjutan MBG, serta Sekolah Rakyat. Di sisi penegakan hukum, Prabowo juga menyoroti seriusnya persoalan sekitar 1.000 tambang ilegal dan meminta TNI-Polri mengusutnya secara tuntas. Intinya, agenda pemerintah bukan cuma mengejar pertumbuhan, tapi memastikan manfaat pembangunan benar-benar terasa sampai ke masyarakat.
