Bansos Era Baru! Pakai Biometrik Face Recognition Biar Nggak Salah Alamat
astakom.com, Jakarta - Pemerintah lagi ngebut nih buat bikin urusan bansos makin efisien dan bisa tepat sasaran, salah satunya lewat sistem digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) berbasis biometrik wajah (face recognition).
Saat ini pemerintah lagi mematangkan sistem yang terintegrasi langsung dengan data kependudukan supaya meningkatkan akurasi penerima manfaat.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian baru-baru ini ngasih update soal progres sistem digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) berbasis biometrik wajah (face recognition).
"Sekarang tahap pertama adalah untuk mengakurasikan data penerima bantuan sosial dengan face recognition," kata Tito di Jakarta dikutip astakom.com pada Selasa (29/09/2026).
Terkoneksi dengan K/L lain
Menurutnya, sistem ini nggak cuma menginduk pada data Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, tapi juga terinterkoneksi dengan basis data kementerian dan lembaga lain, seperti Kementerian ATR/BPN, Badan Pusat Statistik (BPS), sampe Kepolisian RI.
"Begitu menggunakan wajahnya, face recognition, namanya langsung keluar. Lantas terkoneksi dengan kepolisian, dia punya mobil atau enggak, punya motor atau enggak, punya tanah atau enggak dengan ATR/BPN, nanti langsung keluar tidak layak atau layak. Dia masuk desil 1, 2, 3, 4, dan seterusnya," jelas Tito.
Target menjangkau 200 daerah
Penerapan teknologi canggih ini ternyata sudah melewati tahap uji coba awal di Kabupaten Banyuwangi, bestie. Hasilnya, sistem mendeteksi bahwa hampir 70 persen penyaluran bansos sebelumnya ternyata nggak tepat sasaran.
Saat ini, skema percontohan digitalisasi bansos tersebut telah diperluas ke 42 kabupaten/kota dan ditargetkan mampu menjangkau hingga 200 daerah pada akhir tahun 2026.
"Target sampai dengan akhir tahun ini lebih kurang 200-an daerah kabupaten/kota yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian/lembaga," ungkap Tito.
Insentif dari pemerintah
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto nge-spill sejumlah program bantuan atau bansos yang bakal disalurkan dalam waktu dekat ini.
Salah satu support bansos dari pemerintah buat jaga daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yaitu datang lewat Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap III dengan anggaran mencapai Rp20,44 triliun untuk 27,13 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Bansos dari pemerintah periode akhir tahun
Pemerintah juga menyalurkan bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan kepada 33,2 juta penerima untuk periode Oktober-Desember 2026. Sementara itu, penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras medium terus dipercepat. Hingga 20 September 2026, realisasinya udah mencapai 817 ribu ton.
“Pemerintah juga memberikan insentif transportasi senilai Rp349,4 miliar pada periode libur sekolah dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)," kata Menko Perekonomian Airlangga di Jakarta, dikutip astakom.com pada Jumat (25/09/2026). (Shnty/aNs)
Gen Z Takeaway
Bansos sekarang makin masuk era digital, bestie. Pemerintah lagi matengin sistem face recognition yang terhubung dengan data Dukcapil dan kementerian/lembaga lain buat ngecek identitas sekaligus kelayakan penerima secara lebih akurat. Setelah diuji di Banyuwangi dan diperluas ke 42 kabupaten/kota, sistem ini ditargetkan menjangkau sekitar 200 daerah sampai akhir 2026. Jadi, penyaluran bansos diharapkan makin tepat sasaran dan nggak gampang salah alamat.
