BPK Minta Kementerian-Lembaga Mulai Terapkan Prinsip ESG dalam Kelola Anggaran
astakom.com, Jakarta — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mendorong kementerian dan lembaga buat mulai menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).
Aturan ini wajib masuk dari tahap perencanaan sampai evaluasi anggaran negara demi ngejar target peningkatan kualitas pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, menjelaskan kalau cara nilai keuangan negara tidak lagi cukup diukur dari besarnya penyerapan anggaran, tapi harus memberikan dampak manfaat bagi kualitas hidup masyarakat, pemerataan kesejahteraan, dan pembangunan yang sustainable.
"Kami harapkan bahwa pelaksanaan perencanaan oleh teman-teman kementerian/lembaga di dalam menggunakan anggarannya ke depan sudah mulai mempertimbangkan unsur-unsur keberlanjutan dengan memegang prinsip ESG," ungkap Nyoman saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada kementerian di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan di Jakarta, Senin (03/08/2026).
Penerapan pilar ESG
Ia juga jelasin kalau pilar ESG yang mencakup lingkungan, sosial, dan good governance bakal ngubah mindset program pemerintah.
Jadi, kementerian dan lembaga gak cuma menghasilkan keluaran administratif, tapi harus ngasih dampak jangka panjang yang berasa langsung ke masyarakat.
Nyoman mengatakan kalau BPK bakal langsung menjadikan ESG sebagai salah satu indikator audit mulai tahun depan.
Langkah ini diambil biar K/L gak gimmick lagi, tapi beneran bikin kebijakan anggaran yang clear, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
Mengacu data IPM Indonesia terbaru
Berdasarkan data BPK, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia saat ini ada di angka 75,9 dengan Rasio Gini sekitar 0,375.
Walau trennya udah on track, indikator ini masih butuh banyak upgrade, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan pemerataan pendapatan agar mampu mendukung target Indonesia menjadi negara maju pada 2045.
"Jadi Bapak/Ibu sekalian, kalau menanggapi dan menyampaikan pesan Presiden bahwa kita ini harus bermanfaat untuk rakyat, satu caranya adalah mulai dari perencanaan. Sampai kemudian pelaksanaan dan evaluasinya, sudah harus memasukkan unsur pengelolaan keuangan negara di situ," tutur Nyoman.
Nyoman menambahkan, penerapan ESG dari awal perencanaan ini bakal membantu memastikan setiap rupiah uang rakyat benar-benar dipakai secara efektif, transparan, dan berdampak luas buat publik. (aLf/aNs)
Gen Z Takeaway
Dorongan BPK agar prinsip ESG diterapkan sejak perencanaan hingga evaluasi anggaran menegaskan bahwa keberhasilan belanja negara bukan cuma soal anggaran terserap, tetapi juga dampaknya bagi lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan tata kelola yang baik. Jika konsisten dijalankan, langkah ini bisa membuat penggunaan uang negara lebih efektif, transparan, dan mendukung Indonesia Emas 2045.
