Kemlu RI Tegaskan Pentingnya Peran ASEAN Kelola Ketegangan Laut China Selatan
astakom.com, Jakarta – Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan gesekan militer di wilayah perairan Laut China Selatan, Kementerian Luar Negeri menegaskan kembali pentingnya menahan diri dan mengedepankan jalur diplomasi damai.
Isu ini menjadi perhatian publik karena stabilitas kawasan berdampak langsung pada jalur perdagangan internasional, ketahanan pangan, hingga keselamatan nelayan lokal.
Indonesia menilai insiden bentrokan yang terjadi belakangan ini justru makin memperjelas posisi vital ASEAN sebagai penengah yang relevan dalam mengelola dinamika geopolitik kawasan.
Ujian relevansi ASEAN
Juru Bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, menyampaikan kalau gesekan ketegangan di perairan strategis tersebut seharusnya tidak dilihat sebagai hambatan semata, melainkan momentum pembuktian peran nyata ASEAN.
"Mengenai adanya insiden, sebetulnya hal-hal seperti ini justru semakin memperjelas perang dan relevansi ASEAN dalam mengelola hubungan di Laut China Selatan" tutur Vahd Nabyl pada agenda konferensi pers di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, pada Kamis (23/07/2026).
Oleh karena itu, Indonesia secara konsisten mengajak seluruh pihak yang berkonflik untuk kembali ke meja perundingan dan menghindari pengerahan kekuatan fisik.
"Jadi kita Indonesia mendorong agar penyelesaian konflik di laut china Selatan ini bisa diselesaikan secara damai melalui dialog dikemasi dan tentu berdasarkan pada hukum internasional" tambahnya.
Target CoC tuntas 2026
Guna memberikan kepastian hukum dan aturan main yang jelas di wilayah sengketa, Indonesia bersama negara-negara anggota ASEAN terus memacu penyelesaian pedoman tata perilaku atau Code of Conduct (CoC) di Laut China Selatan.
Pemerintah RI menekankan kalau dokumen CoC yang tengah dirumuskan bukan sekadar formalitas di atas kertas, melainkan harus memiliki kekuatan hukum yang efektif dan substantif di lapangan.
"ASEAN terus mendorong agar Code of Conduct di Laut China Selatan bisa diselesaikan pada tahun ini, secara efektif, substantif, dan berdasarkan hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982," tegas Nabyl.
Menurutnya, serangkaian peristiwa ketegangan yang terjadi di perairan tersebut tidak boleh melumpuhkan proses negosiasi. Sebaliknya, hal ini harus memberikan dorongan moral kalau keberadaan aturan bersama yang disepakati jauh lebih mendesak untuk segera diselesaikan.
Redam rivalitas daya besar
Merespons pertanyaan terkait dinamika insiden antara Angkatan Laut Tiongkok dan nelayan Filipina yang memicu protes dari berbagai negara luar kawasan, Kemlu RI memandang kalau insiden-insiden tersebut makin membuktikan betapa krusialnya kepemimpinan ASEAN.
Indonesia juga berkomitmen menjaga agar kawasan Asia Tenggara tidak terseret menjadi arena rivalitas kekuatan besar. Lewat forum-forum inklusif seperti ASEAN Regional Forum (ARF), Indonesia mendorong terwujudnya dialog informal yang transparan guna meredam potensi salah kalkulasi di lapangan.
"Peristiwa-peristiwa tersebut justru semakin memberikan kita relevansi yang lebih nyata bahwa ASEAN ini diperlukan untuk bisa mengelola hal-hal tersebut"lanjutnya.
Perluasan mitra strategis
Selain perdebatan isu keamanan maritim, rangkaian pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada 21–24 Juli 2026 tersebut juga menghasilkan sejumlah keputusan strategis lainnya untuk memperkuat ketahanan kawasan. Di antaranya mencakup perluasan kemitraan dengan Turki, Jerman, dan Qatar. (nAD/aNs)
Gen Z Takeaway
Konflik di Laut China Selatan bukan cuma soal sengketa wilayah antarnegara besar, tapi dampaknya kerasa langsung ke rantai pasok global, harga bahan pangan, sampai mata pencaharian nelayan. Di tengah situasi yang makin tegang, Indonesia lewat ASEAN milih jalan diplomasi ketat buat nyelesaiin aturan main (Code of Conduct) berbasis hukum internasional biar kawasan kita tetap aman, stabil, dan enggak gampang disetir kekuatan luar.
